Komisi III DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendengar masukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan, dengan mengundang Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI mengatakan, beberapa waktu terakhir, perhatian masyarakat tertuju pada penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.
“Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,” katamya dilansir dari Antara, pada Senin (16/11/2026).
Permasalahan tersebut merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan penyadapan.
Ia menjelaskan, pada prinsipnya, penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan, sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas. Namun di sisi lain, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya.
NOW ON AIR SSFM 100

