Senin, 16 November 2026

RUU Penyadapan Mulai Dibahas di Komisi III DPR

Laporan oleh Risky Pratama
Bagikan
Komisi III DPR RI rapat membahas RUU Penyadapan bersama Baintelkam Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Antara

Komisi III DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendengar masukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan, dengan mengundang Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI mengatakan, beberapa waktu terakhir, perhatian masyarakat tertuju pada penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

“Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,” katamya dilansir dari Antara, pada Senin (16/11/2026).

Permasalahan tersebut merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan penyadapan.

Ia menjelaskan, pada prinsipnya, penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan, sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas. Namun di sisi lain, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya.

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Senin, 16 November 2026
34o
Kurs