Sekjen PBB Temui Presiden Iran, Dorong Penyelesaian Konflik Timur Tengah Lewat Diplomasi

Antonio Guterres Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) bertemu Masoud Pezeshkian Presiden Iran pada, di sela-sela Sidang Umum PBB, Jumat (25/9/2026). Dalam pertemuan itu, Guterres menekankan pentingnya menyelesaikan konflik di Timur Tengah melalui dialog dan perundingan.

Berdasarkan pernyataan resmi PBB, Guterres juga menegaskan bahwa setiap upaya penyelesaian konflik harus menghormati hukum internasional, termasuk hak dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya.

“Sekretaris Jenderal menekankan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah melalui dialog dan perundingan, dengan penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk hak dan kebebasan navigasi internasional di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya,” demikian pernyataan PBB yang dikutip Anadolu, Sabtu (26/9/2026).

Guterres juga menegaskan kembali komitmen PBB untuk mendukung seluruh upaya diplomatik guna mengakhiri konflik di kawasan tersebut.

Pertemuan itu berlangsung ketika Iran mengajukan proposal tujuh hari untuk mengakhiri permusuhan sekaligus membuka kembali Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran strategis bagi pasokan energi dunia.

Abbas Araghchi Menteri Luar Negeri Iran sebelumnya mengatakan, proposal tersebut telah disampaikan kepada Amerika Serikat (AS) melalui Qatar.

Menurut Araghchi, Selat Hormuz dapat dibuka kembali dalam waktu tujuh hari apabila persyaratan yang diajukan Iran dipenuhi Washington. Tapi hingga Jumat, AS belum memberikan tanggapan resmi secara terbuka terhadap proposal tersebut.

Konflik di Timur Tengah sendiri meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Menurut pemerintah Iran, serangan tersebut telah menewaskan ribuan orang.

Teheran kemudian membalas dengan serangan rudal dan pesawat nirawak ke sejumlah wilayah di kawasan Timur Tengah, serta secara efektif menutup Selat Hormuz.

Penutupan jalur pelayaran strategis tersebut menjadi salah satu persoalan utama dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik antara Iran dan AS. (bil/faz)