Senator Lia Istifhama Soroti Mafia Dana Talangan, Kasus Sri Endah Diminta Diusut Tuntas

Lia Istifhama atau Ning Lia Anggota DPD RI asal Jawa Timur menyoroti indikasi praktik mafia dana talangan dalam kasus sengketa rumah yang dialami Sri Endah Mudjatip, warga Jemursari, Surabaya. Persoalan yang bermula dari pinjaman ratusan juta rupiah itu kini berkembang menjadi sengketa aset bernilai miliaran rupiah.

Di tengah perjuangan panjang mencari keadilan, Sri Endah kini masih menunggu putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut keterangannya, agenda pembacaan putusan telah tertunda sebanyak tiga kali, membuat penantiannya terhadap kepastian hukum semakin panjang setelah sengketa yang bermula sejak 2013 tersebut belum juga menemukan titik akhir.

Kasus Sri Endah menjadi perhatian Ning Lia karena terdapat sejumlah kejanggalan dalam transaksi dana talangan. Pinjaman yang diterima Sri Endah pada 2013 sekitar Rp368,5 juta, sementara rumah yang menjadi objek sengketa memiliki nilai appraisal pada 2022 mencapai Rp3,172 miliar.

Persoalan semakin rumit setelah muncul somasi yang disebut dilayangkan Drs. The Tomy kepada Sri Endah. Sengketa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme dana talangan yang kemudian dikaitkan dengan dokumen jual beli dan penguasaan aset.

“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 sekian juta, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas politisi alumni universitas Airlangga ini.

Berdasarkan pengakuan Sri Endah, persoalan bermula ketika dirinya membutuhkan pinjaman Rp400 juta. Namun, dana yang diterima hanya Rp368,5 juta setelah dipotong sejumlah biaya. Ia juga mengaku telah melakukan pembayaran Rp18 juta.

Alih-alih selesai, transaksi tersebut justru berkembang menjadi sengketa kepemilikan rumah setelah muncul dokumen Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual.

Nurul Hidayat Kuasa hukum Sri Endah menyatakan hubungan awal kliennya merupakan transaksi dana talangan atau utang-piutang, bukan jual beli rumah.

Ning Lia mengingatkan bahwa praktik dana talangan yang melibatkan sertifikat rumah harus ditelusuri secara cermat, terutama apabila terdapat ketidakjelasan dokumen dan ketimpangan nilai transaksi.

“Korban bisa lemah dalam hal pembuktian karena sudah dijerat di awal melalui dokumen-dokumen. Negara harus hadir,” ujarnya.

Menurut Ning Lia, proses hukum harus mampu menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar berpegang pada kelengkapan administratif. Kronologi transaksi, riwayat pembayaran, hingga proses pembuatan akta perlu diperiksa secara menyeluruh.

Kasus Sri Endah sekaligus menjadi perhatian terhadap kemungkinan praktik mafia dana talangan yang dapat merugikan masyarakat. Meski demikian, ada atau tidaknya unsur pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Bagi Sri Endah, tiga kali penundaan pembacaan putusan menambah panjang penantian atas perkara yang berawal sejak 2013. Ia masih berharap majelis hakim dapat memberikan kepastian hukum dan putusan yang adil.

Sementara itu, dasar somasi Drs. The Tomy serta tanggapannya terhadap persoalan tersebut masih perlu dikonfirmasi agar duduk perkara dapat disampaikan secara berimbang.

Di tengah sengketa rumah bernilai miliaran rupiah, perhatian Ning Lia menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat. Bagi Sri Endah, yang dinantikan kini bukan lagi sekadar jadwal persidangan, melainkan putusan yang memberikan kepastian atas masa depan rumahnya.(faz/ham)