Soal MBG, Presiden: Tidak Ada yang Lebih Genting dari Perut Lapar

Prabowo Subianto Presiden menegaskan, keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangatlah penting. Dia juga membantah anggapan adanya kepentingan lain, selain memberi makan rakyat melalui Program MBG.

“Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira tidak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau tidak segera diisi, dia mati,” ujarnya di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Kemudian, Prabowo juga menyinggung prediksi kemasifan kasus kelaparan di dunia. Di mana, Badan Pangan PBB memperingatkan jutaan orang bepotensi mengalami kelaparan akut, khususnya 13 wilayah kritis dunia dalam beberapa bulan ke depan.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) menyatakan perang, bencana akibat perubahan iklim, dan pemotongan dana bantuan menjadi penyebab jutaan orang semakin tenggelam dalam krisis pangan yang parah.

“PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat. Jadi 500 juta ya. 700 juta FAO beri warning,” katanya.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden menegaskan pemerintah akan terus menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah proses pembenahan internal yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman Kepala Staf Kepresidenan memastikan pemerintah tidak akan menghentikan program yang menyangkut hajat orang banyak.

“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” kata Dudung.

Dudung mengatakan, perubahan pimpinan dan langkah hukum yang berjalan saat ini menjadi bukti nyata pemerintah bersikap responsif dan transparan.

“Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” ucapnya.(lea/rid)