Puan Maharani Ketua DPR RI merespons wacana Prabowo Subianto Presiden untuk mengintegrasikan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia.
Puan mengatakan DPR tidak menutup kemungkinan memberikan dukungan terhadap rencana tersebut. Namun, ia meminta pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian secara menyeluruh untuk memastikan penggabungan kedua lembaga benar-benar diperlukan dan memberikan manfaat.
“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menurut Puan, apabila hasil kajian menunjukkan integrasi Badan Geologi dan BMKG dapat meningkatkan efektivitas penanganan serta mitigasi bencana, DPR siap memberikan dukungan.
“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” ujarnya.
Puan menambahkan, pembahasan mengenai wacana tersebut nantinya dapat dilakukan DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) maupun komisi yang memiliki kewenangan terkait.
Selain soal integrasi lembaga, Puan turut merespons permintaan Prabowo Presiden agar anggaran mitigasi dan penanganan bencana ditingkatkan secara signifikan.
Ia menyatakan DPR siap mendukung penambahan anggaran selama kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa,” kata Puan.
Meski demikian, Puan mengingatkan agar peningkatan anggaran tidak sekadar menambah nominal, tetapi harus berdampak terhadap peningkatan upaya mitigasi dan penanganan bencana.
“Namun manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo Presiden meminta pemerintah meningkatkan anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang membuat sejumlah wilayah memiliki potensi bencana tinggi.
“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” ujar Prabowo dalam rapat penanganan bencana, Senin (7/9/2026).
Permintaan tersebut menjadi perhatian lantaran anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Rancangan APBN 2026 tercatat Rp491 miliar, turun cukup tajam dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp2,01 triliun.
Puan sebelumnya juga menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi bencana secara terpadu.
Menurutnya, kondisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas demi melindungi keselamatan masyarakat. (faz/ipg)

NOW ON AIR SSFM 100

