Tiga Bakteri Ditemukan di Makanan MBG Karo, DPR Minta Investigasi Tak Berhenti di SPPG

Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dinilai perlu mendapat penanganan lebih serius.

Nurhadi anggota Komisi IX DPR RI meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga mengusut secara menyeluruh sumber persoalan.

Desakan tersebut muncul setelah hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara tertanggal 16 Agustus 2026 menemukan tiga jenis bakteri pada sampel makanan MBG yang telah disajikan kepada siswa.

Ketiga bakteri tersebut yakni Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli (E. coli). Sementara itu, Staphylococcus aureus juga ditemukan dalam sampel muntahan salah satu korban.

Menurut Nurhadi, temuan laboratorium tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, terlebih terdapat korban yang dilaporkan mengalami kondisi kesehatan yang serius.

“Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa,” kata Nurhadi kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Salah satu korban yang menjadi perhatian adalah siswi berusia 16 tahun berinisial Febiola Purba, siswa kelas 2 SMK jurusan Multimedia di Kabupaten Karo.

Ia dilaporkan mengalami gangguan ingatan hingga disebut tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya.

Nurhadi menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah karena dampak kesehatan yang dialami korban berpotensi membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani perawatan berulang dan dilaporkan mengalami gangguan ingatan. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius, karena keselamatan dan masa depan anak tidak boleh menjadi risiko dari sebuah program pemerintah,” ujarnya.

Ia meminta seluruh korban mendapatkan pemeriksaan serta pengobatan secara menyeluruh. Pemantauan kesehatan, menurutnya, juga perlu dilakukan setelah gejala keracunan mereda untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan.

“Seluruh korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang,” tegas Nurhadi.

Selain penanganan korban, Nurhadi mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam penyediaan makanan MBG di wilayah tersebut.

Audit tersebut dinilai harus dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk pemeriksaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, transportasi hingga makanan diterima dan dikonsumsi para siswa.

“Harus dilakukan audit total terhadap SPPG, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, transportasi sampai makanan diterima dan dikonsumsi siswa,” katanya.

Nurhadi juga mengingatkan agar penanganan kasus tidak berhenti pada pencopotan kepala SPPG. Menurutnya, apabila ditemukan bukti kelalaian yang menyebabkan siswa menjadi korban, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan.

Meski demikian, ia meminta seluruh pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum penyebab kejadian dipastikan melalui investigasi dan bukti ilmiah.

“Kalau memang terbukti ada kelalaian yang menyebabkan anak-anak menjadi korban, harus ada pertanggungjawaban yang jelas sesuai aturan. Sebaliknya, kita juga harus memastikan penyebabnya berdasarkan hasil investigasi dan bukti ilmiah, bukan sekadar saling menyalahkan,” ujar Nurhadi.

Ia menegaskan, program MBG pada dasarnya merupakan program pemerintah yang penting untuk pemenuhan gizi anak. Namun, pelaksanaannya harus dibarengi dengan penerapan standar keamanan pangan yang ketat.

“Program MBG adalah program yang baik dan sangat penting, tetapi program yang baik tidak boleh mengorbankan keselamatan penerimanya,” katanya.

Nurhadi bahkan menekankan bahwa keamanan pangan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam penyediaan makanan bagi anak-anak.

“Prinsipnya sederhana: lebih baik makanan terlambat diberikan daripada makanan yang tidak aman diberikan kepada anak-anak,” tegasnya.

Komisi IX DPR RI, lanjut Nurhadi, akan mendorong agar kasus di Kabupaten Karo menjadi bahan evaluasi untuk memperketat sistem keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.

“Sebagai mitra pemerintah di Komisi IX, kami akan mendorong agar kasus Karo ini menjadi momentum untuk memperketat standar keamanan pangan MBG secara nasional. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang,” pungkasnya. (faz/ipg)