“Kalau ada yang kecewa dengan hasil keputusan bukan kemudian dengan cara ngamuk-ngamuk, merusak fasilitas, merusak AC dan lain sebagainya. Itu bukan caranya NU,” ujarnya.
Yenny juga menyoroti keputusan mengenai masa idah politik yang menurutnya perlu diterima karena sudah menjadi bagian dari kesepakatan muktamar.
Ia menilai kebijakan itu penting untuk menjaga jarak antara NU dan partai politik, agar organisasi tetap berdiri di atas semua kepentingan politik praktis.
“NU tetap netral, NU berada di atas semua partai politik, NU itu politiknya kebangsaan,” kata Yenny.
Menurutnya, politik kebangsaan NU seharusnya diarahkan pada persoalan rakyat dan bangsa, termasuk menjaga persatuan, mendorong kesejahteraan, serta memperkuat kemakmuran masyarakat.
Yenny berharap seluruh muktamirin dan pihak yang terlibat dalam Muktamar ke-35 NU dapat menerima serta menghormati keputusan para ulama demi menjaga keberlangsungan NU dalam menghadapi berbagai tantangan di abad kedua organisasi tersebut. (ant/bil/ham)

NOW ON AIR SSFM 100

