Presiden FIM Tegaskan Yamaha Tak Bisa Disanksi Usai Absen di MotoGP Qatar

Jorge Viegas Presiden Federasi Balap Motor Internasional (FIM) menegaskan Yamaha tidak akan menerima sanksi olahraga akibat keputusan menarik kedua tim beserta empat pembalapnya dari Grand Prix (GP) Qatar.

Menurutnya, regulasi saat ini tidak mengatur sanksi olahraga bagi pembalap atau tim yang tidak mengikuti sebuah balapan.

Pernyataan Viegas sekaligus membantah pernyataan MotoGP sebelumnya yang menyebut keputusan Yamaha melanggar kontrak komersial dengan kejuaraan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi olahraga.

“Pernyataan pers Dorna, bukan FIM, itu keliru karena menyebut sanksi olahraga dapat dijatuhkan, padahal aturan seperti itu tidak ada,” kata Viegas kepada Diario AS.

“Kami dari FIM tidak memiliki aturan tersebut. Pembalap yang tidak hadir dalam sebuah balapan saat ini tidak dikenai sanksi olahraga,” lanjutnya.

Yamaha menarik kedua timnya, termasuk empat pembalap, dari GP Qatar pekan lalu. Keputusan itu diambil dengan berpegang pada kebijakan internal perusahaan terkait perjalanan ke kawasan Timur Tengah di tengah kekhawatiran keamanan akibat perang Iran.

Sebelum keputusan Yamaha diumumkan, MotoGP Group sempat mengancam pembalap dengan sanksi olahraga, termasuk larangan mengikuti balapan, apabila memilih memboikot GP Qatar.

Ancaman itu muncul setelah 19 dari total 22 pembalap di grid menandatangani surat yang menyatakan penolakan terhadap penyelenggaraan balapan tersebut.

Setelah Yamaha mengumumkan penarikan diri, MotoGP menyatakan keputusan pabrikan asal Jepang itu untuk melanggar kontrak komersial dengan kejuaraan dapat membawa konsekuensi olahraga.

Namun, Viegas menegaskan FIM tidak memiliki dasar regulasi untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Ia membuka kemungkinan aturan terkait ketidakhadiran pembalap dalam balapan diubah pada masa mendatang.

“Barangkali kami akan mengubah aturan pada masa depan, tetapi saat ini aturan tersebut belum ada,” ujarnya.

Sebelumnya, muncul kemungkinan Yamaha kehilangan poin dalam klasemen konstruktor sebagai bagian dari paket sanksi akibat ketidakhadiran di Qatar.

Namun, MotoGP disebut hanya memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi finansial karena persoalan tersebut berkaitan dengan pelanggaran perjanjian komersial Yamaha dengan penyelenggara kejuaraan.

Meski demikian, belum jelas sejauh mana sanksi finansial itu dapat diterapkan. Yamaha mengambil keputusan berdasarkan kebijakan perjalanan internal perusahaan yang kemungkinan mempertimbangkan imbauan pemerintah Jepang terkait situasi keamanan di Timur Tengah.

Hingga kini, Yamaha belum memberikan pernyataan lanjutan sejak mengumumkan penarikan diri dari GP Qatar pada Minggu dalam rangkaian GP Malaysia.

Sementara itu, Carlos Ezpeleta petinggi MotoGP menyampaikan bahwa persoalan sanksi terhadap Yamaha masih berkaitan dengan hubungan komersial antara kedua pihak.

“Ini merupakan kontrak komersial yang tidak bisa kami bahas secara terbuka. Kami akan berbicara dengan Yamaha, dan jika ada keputusan yang diambil, hal itu akan disampaikan,” kata Ezpeleta dalam wawancara dengan Motorsport.

Ia menambahkan, hubungan MotoGP Group dengan Yamaha saat ini berada dalam ranah komersial. Adapun persoalan olahraga merupakan kewenangan FIM.

“Sebagaimana yang selalu kami katakan, kami tidak ingin terlibat dan memang tidak berada dalam aspek olahraga. Itu merupakan urusan FIM,” ujarnya. (saf/ham)