KPK perlu secara transparan membuka siapa saja calon, menteri Kabinet Indonesia Hebat yang terkena kategorisasi, sehingga tidak direkomendasikan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Demikian ditegaskan Neta S. Pane ketua presidium Indonesia Police Watch (IPW).
Dia mengatakan, tujuan transparan itu agar tidak terjadi politisasi, penjegalan, dan pembunuhan karakter terhadap calon tertentu, terutama calon-calon yang tidak disukai pihak tertentu di KPK.
Indonesia Police Watch (IPW) berkepentingan dalam hal ini mengingat ada dua jenderal polisi yang disebut-sebut sebagai calon menteri yang ikut dinilai KPK.
“Berkaitan dengan itu IPW juga mendesak KPK, agar menjelaskan seperti apa proses dan mekanisme penilaiannya serta siapa saja pihak yang terlibat, sehingga KPK bisa menentukan katagorisasi terhadap para calon menteri Kabinet Indonesia Hebat,” ujar Neta di Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Menurutnya, KPK perlu menjelaskan, apa dasar hukumnya mereka membuat katagorisasi? Apakah sudah ada ketentuan hukum yang mengikat sehingga calon menteri tersebut pantas dikategorisasi? Hal ini penting dipertanyakan agar KPK tidak menjadi lembaga superior dalam menilai seseorang tanpa dasar hukum yang jelas.
Neta menjelaskan, saat ini disebut-sebut ada 43 calon menteri yang sudah disampaikan Jokowi Presiden RI ke KPK. Sehingga KPK membuat kategorisasi merah, kuning tua, dan kuning muda untuk para calon tersebut. KPK sangat
berharap Jokowi tidak memilih nama-nama yang diberi tanda warna-warna tersebut.
Yang disayangkan, kata Neta, KPK tidak transparan, sehingga penilaiannya rawan politisasi, penjegalan, dan pembunuhan karakter.
Penetapan menteri kabinet adalah hak prerogatif presiden. Seharusnya pengujian calon-calon menteri dilakukan presiden secara rahasia dengan sistem intelijen dan tidak melibatkan KPK dengan terbuka.
Sejumlah komisi negara misalnya, dalam merekrut anggota polisi ke institusinya selalu melakukan cross check secara rahasia ke berbagai pihak. Bagaimana pun dalam menetapkan calon menteri, Tim Jokowi-JK sudah melakukan seleksi ketat. Namun sangat disayangkan jika Tim Jokowi-JK masih memasukkan figur-figur yang tidak berkualitas dan tidak punya kapabilitas, misalnya figur yang tidak terpilih sebagai anggota legislatif malah dijadikan menteri.
Peluang inilah yang membuat KPK bisa melakukan katagorisasi. Dengan adanya katagorisasi KPK ini, Tim Jokowi bisa dinilai telah kebobolan.(faz/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
