
Maulana Surya Kusuma, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, mengatakan seluruh pasangan calon presiden harusnya mampu menyusun kabinet yang tak sekadar profesional melainkan juga kapabel.
“Sebutan kabinet profesional asumsinya menteri adalah jabatan karier, padahal menteri itu adalah jabatan politis sehingga ditutut seorang manajer yang kapabel,” kata Maulana, Rabu (21/5/2014).
Jika yang dikedepankan adalah profesionalitas, maka jabatan menteri haruslah orang yang memiliki latar belakang seperti yang akan dia tempati.
Menteri pertahanan misalnya, maka harus diisi oleh kalangan TNI/Polri. Padahal, jika itu yang terjadi maka sebuah kemunduran.
Dia mencontohkan, kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diklaim akan diisi kabinet profesional, seolah mengandaikan jika kalangan dari partai politik tidaklah profesional. “Pertanyaanya, terus apa fungsi partai politik yang saat ini berhimpun pada poros mereka,” ujarnya.
Padahal, kalangan dari partai politik sebenarnya juga banyak yang kapabel untuk mengisi posisi menteri. Dia mencontohkan penunjukan Hilary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Hilary yang memiliki kapasitas diplomasi politik luar negeri, ditunjuk meskipun Hilary juga berasal dari partai politik. (fik)