Jumat, 1 Juli 2022

Tidak Mungkin Jokowi Intervensi Golkar Lewat Luhut

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Jusuf Kalla Wapres didampingi Menko Polhukam (kiri), Menkumham (kanan) menyapa Aburizal Bakrie Ketua Umum Partai Golkar (kedua kanan) saat menghadiri penutupan Rapimnas Partai Golkar, di Jakarta. Foto: Antara

Arie Sudjito Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyatakan, Golkar harus bisa independen dan benar-benar mandiri dalam memilih ketua umum. Menurut dia, jangan sampai Golkar menuruti kemauan pihak-pihak yang menempatkan diri seolah-olah representasi Joko Widodo (Jokowi) Presiden.

Pernyataan Arie menanggapi pernyataan Luhut Binsar Panjaitan Menko Polhukam yang mengklaim Jokowi Presiden tidak suka ada ketua umum partai politik merangkap jabatan dengan posisi pimpinan lembaga tinggi negara. Menurut Arie, di Kabinet Kerja pimpinan Jokowi memang ada dua kader Golkar, yakni Jusuf Kalla (JK) Wapres dan Luhut.‎

Tetapi, Arie menganggap JK dan Luhut tidak bisa diposisikan sebagai representasi Jokowi.

“Posisi Luhut, posisi JK, tentu akan berbeda dengan Jokowi. Jangan dipandang Luhut representasi presiden,” ujar Arie saat dihubungi, Minggu (15/5/2016).

Dia menegaskan, Jokowi tidak mungkin mengintervensi Golkar. “Karena terlalu berisiko,” ujar dia.

Untuk itu, para pemilik suara di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar harus bisa membaca situasi. Sebab, kata dia, baik JK dan Luhut sebagai politikus Golkar tetap punya kepentingan.

“Luhut dan JK adalah orang Golkar. Karena itu, keduanya tidak bisa dianggap representasi presiden karena keduanya bagian dari Golkar,” kata Arie.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan juga mengharapkan semua pihak bisa menghormati dan menghargai kedaulatan setiap partai politik. “Termasuk kedaulatan Partai Golkar,” ujar Megawati melalui siaran pers ke media, Sabtu (14/5/2016).

Menurut dia, Munaslub Golkar hendaknya bisa menjadi proses politik yang memperkuat lembaga kepartaian dalam memberikan kontribusi bagi demokrasi politik dan ekonomi di Indonesia.

“Semoga kita bisa berjuang bersama menjadikan parpol sebagai alat poembebasan dan perjuangan mewujudkan selurut cita-cita rakyat Indonesia,” kata dia.

Sedangkan Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDI Perjuangan menyatakan, Golkar harus bisa menjalankan munaslub secara berdaulat.

“Golkar sabagai kekuatan politik yang penting di republik ini bisa menjalankan munaslub dan secara berdaulat. Bisa menentukan pemimpin yang baru, lebih-lebih dengan sikap politik yang memberikan dukungan pada pemerintah,” kata dia saat ditemui usai menghadiri pembukaan munaslub Golkar.(faz/dwi)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 1 Juli 2022
31o
Kurs