Memasuki tahun 2020, suhu politik di Kota Surabaya mulai memanas. Penyebabnya muncul wacana dari kelompok-kelompok partai politik lain yang menjadikan PDI Perjuangan (PDIP) “musuh bersama” dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwali) dan Wakil Walikota Surabaya.
Munculnya wacana “pengeroyokan” PDIP di Pilwali Surabaya ini, menurut Novri Susan pengamat sosial politik FISIP Universitas Airlangga (Unair), sudah dapat diduga dan kemungkinan tidak akan terhindarkan.
Sebab PDIP merupakan penguasa tunggal di Balai Kota Surabaya, sejak 2002-sekarang. Dari mulai era Bambang DH Walikota tahun 2002-2010, berlanjut era Tri Rismaharini 2010-2021.
“PDI Perjuangan dalam Pilwali Surabaya merupakan partai yang tiga kali berturut-turut meraih kepercayaan rakyat, dalam mengelola politik pemerintahan di ibu kota Jawa Timur. Kepercayaan tersebut terbentuk oleh beberapa faktor yang tidak dimiliki partai lain. Makanya banyak partai yang tidak pede (percaya diri), akhirnya memunculkan wacana mengeroyok PDIP,” ujar Novri, saat dimintai tanggapan mengenai situasi politik terkini Kota Surabaya, Sabtu (18/1/2019).
Beberapa faktor yang dimaksud Novri itu yakni pertama, memiliki pendukung ideologis partai Soekarnois yang banyak dari kalangan akar rumput atau rakyat kecil. Kedua, karena kinerja wali kota dari kader PDI Perjuangan untuk Kota Surabaya. Ketiga, soliditas mesin politik dalam memenangkan kandidat walikota dari partai.
Tiga faktor penting PDI Perjuangan dalam potensi memenangkan Pilwali Surabaya tersebut, lanjut Novri, menciptakan reaksi kekuatiran dan kepanikan pada kelompok-kelompok politik lain. Oleh karenanya, situasi mengepung dan mengeroyok PDI Perjuangan oleh partai-partai politik lain dalam kontestasi Pilwali Surabaya mungkin tidak terhindar.
“Situasi pengepungan dan pengeroyokan terhadap PDI Perjuangan adalah bentuk ketidaksukaan dan kejengkelan yang sudah overload. Mungkin mereka jengkel dari periode ke periode wali kota Surabaya selalu dikuasai kader PDI Perjuangan,” ungkapnya.
Melihat kondisi ini, Novri memberikan saran kepada PDI Perjuangan agar memilih berkoalisi dengan rakyat Surabaya. Maka calon wali kota dari PDI Perjuangan perlu banyak turun bersama masyarakat, dan memiliki catatan historis bekerja sampai level bawah.
“Cawali Surabaya harus bekerja keras menyapa masyarakat Surabaya. Dulu Bu Risma saat diusung PDI Perjuangan juga banyak turun bersama masyarakat. Tidak ada sekat antara Bu Risma dengan masyarakat Surabaya. Cawali berikutnya juga harus sama,” tandasnya.(bid/tin)
NOW ON AIR SSFM 100
