Mewujudkan desa sejahtera adalah target bakal calon bupati Sidoarjo Achmad Amir Aslichin (Mas Iin). Berbekal pengalamannya menjadi anggota DPRD Sidoarjo selama dua periode (10 tahun), dia ingin agar Sidoarjo semakin maju dan sejahtera. Caranya, dengan memberikan tambahan alokasi anggaran Rp 300-Rp 500 juta per dusun per tahun.
Konsep itu bukan tanpa perhitungan yang matang. Target mbangun deso noto kutho sudah ada dibenak anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur itu sejak dulu. Mas Iin panggilan akrabnya juga sudah banyak berkomunikasi dengan koleganya. Mulai dari kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Bahkan Karang Taruna dan pegiat-pegiat desa juga diajak urun rembuk untuk ikut memajukan desa. “Sudah lebih 17 tahun masukan dan saran untuk memajukan desa saya tampung,” kata Achmad Amir Aslichin, Senin (27/7/2020).
Lulusan The University of Melbourne Australia itu mengatakan, keberadaan Abdul Halim Iskandar Ketua DPW PKB Jawa Timur Dr (HC) yang juga sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menjadi penyemangat dirinya dan teman-temannya untuk bisa mewujudkan desa sejahtera. Terlebih lagi saat inisiator Pesona Desa dan founder Sidoarjo Bisa ini turun langsung ke sejumlah desa. Keluhan dan masukan dari masyarakat desa juga menjadi penyemangat dirinya untuk bisa ikut membantu mencarikan solusi.
“Banyak permasalahan yang membutuhkan jalan keluar. Itu harus segera dicarikan solusinya,” ucapnya.
Nah, bantuan keuangan khusus untuk desa menjadi solusi atas semua permasalahan yang selama ini ada di desa. Nantinya pencairan anggaran sebagai hasil tindak lanjut dari musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) dusun. Nilai Rp 300-Rp 500 juta per dusun per tahun itu digunakan untuk mengatasi masalah di lingkungan dusun sesuai dengan RPJMDes dan RPJMD Kabupaten.
Mas Iin mengatakan, tambahan alokasi anggaran tersebut bisa berbentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dimasukkan di APBDes dan dilaksanakan oleh Pemdes. Atau, juga bisa dilaksanakan oleh OPD terkait di Pemkab Sidoarjo jika pihak desa merasa keberatan untuk melaksanakannya sendiri.
“Yang terpenting ada solusi untuk menciptakan desa yang semakin maju dan sejahtera” tegasnya.
Jika ditotal, besaran alokasi anggaran untuk 906 dusun sekitar Rp 450 miliar. Bila dibandingkan APBD 2020 sebesar Rp 5,3 triliun, maka anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar 8,5 persen dari total belanja APBD Sidoarjo 2020.
“Bisa tercukupi oleh APBD jika ada kemauan untuk memajukan desa demi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” ujar anggota Komisi B (bidang perekonomian dan pariwisata) DPRD Jawa Timur itu.
Anggaran yang dibutuhkan, imbuh Mas Iin, bisa memecahkan sejumlah permasalahan yang saat ini banyak terjadi di desa. Karena hasil musrenbang desa yang mayoritas tidak terakomodir masuk dalam APBD kabupaten. Selain itu, terbatasnya jumlah APBDes dan peruntukannya.
Menurut Mas Iin, untuk kegiatan musrenbang dilakukan mulai tingkat dusun. Dengan pemanfaatan teknologi informasi saat ini, nantinya mulai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya bisa dilaksanakan secara efektif serta tepat sasaran. Hal ini untuk mempermudah dan mengamankan penggunaan anggaran daerah tersebut.
“Keterlibatan masyarakat dusun sangat vital dalam kelancaran program itu,” terangnya.
Keterlibatan itu bisa mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Nantinya, dengan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya, maka manfaatnya akan bisa tercapai dan dirasakan langsung oleh masyarakat di setiap dusun. Bila permasalahan di semua dusun bisa terselesaikan, kenyamanan hidup akan meningkat drastis dan desa akan sejahtera.
Mas Iin berharap ada target yang dicapai jika program itu dijalankan selama lima tahun. Yakni, permasalahan di dusun terselesaikan, sarpras fasum dan fasos jadi bagus, berkembangnya usaha BUMDes serta meningkatnya jumlah wira usaha baru.
“Masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sejumlah problem di dusun akan bisa tereliminasi dengan program unggulan itu,” katanya. (bid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
