Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur sudah mengajukan anggaran Pilkada 2024 ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Angkanya mencapai Rp1,9 triliun.
Miftahur Rozaq Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim mengatakan, sesuai dengan estimasi yang dilakukan KPU, angka anggaran itu memang terbilang besar.
Kalau dibandingkan dengan anggaran pada Pilkada Jatim 2018 lalu, anggaran untuk Pilkada Jatim 2024 akan lebih mahal seiring dengan kondisi yang berlaku.
Pada 2018 lalu, pandemi Covid-19 belum terjadi. Sekarang, belum ada kejelasan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Skenario pandemi pun masih jadi acuan.
“Hampir 50 persen anggaran itu untuk honor badan adhoc, yang standar harganya mengacu SBM (Standar Biaya Masukan) Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Selebihnya, kata dia, anggaran itu akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan per tahapan dan pemenuhan protokol kesehatan seperti alat pelindung diri.
Tidak hanya itu, anggaran yang terbilang besar itu juga untuk pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlahnya ditaksir mencapai lebih dari 70 ribu.
Serta untuk pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan estimasi 8.497 orang dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 666 orang.
“Kami menghitung, jumlah pemilih sekitar 32.134.328. Sedangkan estimasi jumlah TPS-nya 71.340. Asumsinya, ada 500 pemilih per TPS,” kata Rozaq.
Setelah pengajuan anggaran itu, KPU Jatim berharap segera ada koordinasi bersama antara KPU dengan pemprov maupun DPRD doal persiapan pencermatan anggaran.
Karena menurutnya, bukan tidak mungkin angka yang diajukan KPU Jatim akan berkurang karena belum adanya ketentuan sharing anggaran dengan pemkab/pemkot.
“Harapannya, tim anggaran segera menelaah dan segera melakukan kordinasi bersama. Juga segera ada ketetapan sharing anggaran dengan kabupaten/kota,” ujarnya.(den/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
