Selasa, 5 Juli 2022

DPP Partai Demokrat: Musda Bukan Adu Suara Terbanyak

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Herman Khaeron Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat. Foto: dok/suarasurabaya.net

Herman Khaeron Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat menegaskan, Musyawarah Daerah (Musda) bukan ajang beradu kekuatan dan uang.

Menurutnya, Musda ke-VI Partai Demokrat di berbagai daerah di Indonesia merupakan sarana untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Selain itu, kata dia, musda juga bukan persoalan meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Dukungan dari pemilik suara harus tetap memenuhi syarat yang diatur peraturan organisasi.

“Selebihnya dapat meyakinkan DPP bahwa ketua DPD mampu memperbanyak pemilih demokrat di wilayahnya, sehingga menang dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” ujar Herman, Rabu (19/1/2022).

Lebih detail Herman menjelaskan, Musda kali ini tidak memilih ketua, melainkan mengusulkan bakal calon (bacalon), menetapkan elemen formatur, dan keputusan-keputusan lainnya.

“Sidang Musda hanya mengusulkan nama calon. Maksimal tiga nama calon ke Tim 3 DPP dalam hal ini ketua umum, sekretaris jenderal, dan Ketua BPOKK untuk mengikuti tahap pasca-Musda,” kata Herman melalui keterangan tertulis.

Ada perubahan ketentuan. Kalau dulu yang menentukan Ketua DPD adalah suara terbanyak, dia menegaskan bahwa sekarang yang paling utama adalah para Calon Ketua DPD memenuhi syarat.

“Selebihnya mereka akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan materi pokok visi, misi, dan program kerja calon, sehingga menghasilkan pimpinan yang betul-betul kredibel dan berintegritas, serta bisa mengerakkan mesin partai di daerah masing-masing,” ujarnya.

Musda Demokrat akan berlangsung di Jawa Barat pada 19 Januari 2022 dan di Jawa Timur pada 20 Januari 2022. Di dua provinsi itu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat yang akan membukanya secara virtual bersama Teuku Riefky Harsya Sekjen Partai Demokrat.

Herman menambahkan, dalam pelaksanaan Musda protokol kesehatan ketat wajib diterapkan. Seluruh peserta akan menjalani tes Covid-19 dan dipastikan dalam kondisi sehat, supaya Musda berjalan lancar, demokratis, tertib, dan aman.

“Musda adalah amanat AD/ART tahun 2020. Prinsip dasar pelaksanaan Musda yang harus dipedomani oleh seluruh kader Partai Demokrat bahwa Musda merupakan ajang konsolidasi, harmonisasi, dan rekonsiliasi,” kata Herman.(den)

Berita Terkait

Surabaya
Selasa, 5 Juli 2022
30o
Kurs