Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menilai, dugaan intimidasi aparat kepolisian kepada seniman Butet Kertaradjasa merusak iklim hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
“Tindakan intimidasi itu bukan hanya mencederai kebebasan berkesenian, tapi juga merusak iklim hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berekspresi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Menurutnya, kebebasan berekspresi termasuk berkesenian, merupakan hak dasar yang dilindungi konstitusi.
“Itu merupakan hak dasar setiap orang yang dilindungi hukum. Pembatasan terhadap seniman hanya akan merugikan perkembangan kebudayaan dan juga partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Pola seperti itu, kata Usman, mengingatkan kembali pada apa yang dilakukan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
“Intimidasi kepada seniman mengingatkan kita pada era Orde Baru. Kegiatan seni sering menjadi sasaran sensor dan pembatasan. Upaya mengendalikan ekspresi artistik yang kritis bisa dilihat sebagai bentuk kembalinya praktik yang seharusnya ditinggalkan,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Usman menyerukan para pihak untuk segera menyetop praktik intimidasi terhadap seniman. Negara juga harus hadir menjamin kebebasan berpendapat para seniman lewat karya-karyanya.
“Kami mendesak pihak berwenang segera menghentikan praktik intimidasi terhadap para seniman dan siapa pun warga yang berpikir kritis. Negara harus menjamin kebebasan berkesenian sebagai bagian integral dari kebebasan berekspresi. Segala bentuk ekspresi dalam seni adalah elemen penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berbudaya,” ungkapnya.
Sementara itu, Bonar Tigor Naipospos Wakil Ketua Setara Institute mengatakan, aparat kepolisian bersikap berlebihan dalam kasus intervensi pertunjukan seniman Butet Kertaradjasa.
Dengan adanya pembatasan, alasan keamanan mau pun lainnya, dia masih berharap akan kebebasan berekspresi dan ruang untuk menyampaikan kritik.
“Saya melihat ada kegamangan di tubuh aparat keamanan melihat suhu politik yang memanas. Ada kekhawatiran situasi politik menjadi tidak terkendali karena pihak yang berkompetisi cenderung menggunakan bahasa verbal yang provokatif dan berpotensi konflik antar pendukung,” kata Bonar yang akrab disapa Coki, di Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Sebelumnya, seniman Butet Kartaredjasa mengaku diperintah untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak membahas unsur politik dalam pentas seni “Musuh Bebuyutan” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.
Pentas itu adalah agenda tahunan yang digelar Forum Budaya Indonesia Kita yang sudha memasuki tahun ke-41.
Tahun ini, tema pentas mengusung pertarungan politik yang terjadi di antara dua pihak yang sebelumnya bersahabat.
“Di sinilah mereka mencoba menekan para sosial influencer agar tidak memperkeruh situasi. Tapi, cara aparat keamanan itu berlebihan dan justru menimbulkan reaksi balik,” sebut Coki.
Sosok Butet memang tidak asing dengan intervensi. Namun, Coki melihat, jika ada kritik yang disampaikan, tentu memiliki maksud yang baik.
“Figur seperti Butet memang diketahui kritis dan acap melakukan kritik dalam bentuk satire. Tapi, kritik yang dilakukannya untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik bukan untuk destabilisasi apalagi berkeinginan menghancurkan. Memang betul, kita melihat ada regresi dalam kualitas demokrasi saat ini, tapi ini kontekstual. Kekuatan pengimbang tetap memiliki ruang untuk bersuara dan menekankan tuntutan sosialnya,” pungkas Coki.
Sebelumnya, penulis naskah teater, Agus Noor dan seniman Butet Kartaredjasa diduga mendapatkan intimidasi dari polisi saat menggelar pertunjukan bermuatan satir politik di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Butet diminta menandatangani surat yang mencantumkan komitmen penanggung jawab tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik, menggunakan atribut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan kegiatan politik lainnya.
Namun, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan, polisi tidak melakukan intimidasi terhadap pentas teater seniman Butet Kartaredjasa di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (1/12/2023).
Dia juga membantah mengintervensi soal materi pentas tersebut. “Sehingga tidak ada (intervensi). Kami tidak menyentuh aspek materi, apalagi perizinan,” kata Susatyo.
Sekadar informasi, dalam menjaga kondusifitas jelang Pemilu 2024, Polri menggelar Operasi Nusantara Cooling System. Operasi itu berjalan sejak September 2023, dipimpin Irjen Pol Asep Edi Suheri yang dijalankan empat Satgas dan delapan Subsatgas.(rid)
NOW ON AIR SSFM 100
