Komnas HAM Minta Masyarakat dan Relawan Tidak Menggulirkan Isu SARA dan Hoaks di Pemilu 2024

Pramono Ubaid Tanthowi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta seluruh masyarakat pemilih serta para relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus secara aktif memantau seluruh proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Masyarakat dan relawan harus aktif dalam memantau proses pemilu, dari mulai kampanye hingga penghitungan suara,” kata Pramono dilansir Antara pada Senin (27/11/2023).

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu menjelaskan, pengawasan yang bisa dilakukan pada tahap pertama adalah memastikan masyarakat pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Aktif memobilisasi warga untuk mengecek DPT dan lapor jika ada yang ingin pindah DPT atau kalau mau pindah memilih ke KPU atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu),” kata Pramono.

Hal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan hak memilih dalam Pemilu 2024 nanti

Ia mengatakan seluruh relawan juga harus memastikan masyarakat pemilih yang terdaftar dalam DPT mau datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan, yakni tanggal 14 Februari 2024.

Tidak sampai di situ, lanjut Pramono, seluruh relawan juga harus berperan aktif dalam memantau proses penghitungan suara. Hal itu sangat krusial karena berpengaruh secara langsung dalam perolehan suara.

Terakhir, dia mengingatkan seluruh relawan paslon untuk tidak menggulirkan isu berkaitan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta diseminasi berita palsu atau hoaks karena berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

“Hindari pengguna hoaks, fitnah, dan isu SARA yang bisa berdampak perpecahan panjang,” ujar Pramono.

Sementara itu, KPU menetapkan masa kampanye berlangsung mulai Selasa (28/11/2023) hingga 10 Februari 2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. (ant/saf/ipg)