Minggu, 2 Juni 2024

Megawati: Tidak Hanya Pak Jokowi, Saya Juga Petugas Partai

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Megawati Soekarnoputri Ketua Umum DPP PDIP saat menyampaikan pidato politik penutupan Rakernas IV PDIP di Jakarta, Minggu (1/10/2023). Foto : Faiz Fadjarudin suarasurabaya.net

Megawati Soekarnoputri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan kalau dirinya maupun Joko Widodo (Jokowi), sama-sama presiden RI yang juga petugas PDIP.

Megawati mengaku heran atas sikap pihak-pihak yang mempersoalkan ucapannya yang menyebut Joko Widodo (Jokowi) Presiden sebagai petugas partai.

Bahkan, pihak-pihak tersebut secara subjektif menyebut dirinya sebagai ketua umum partai yang sombong lantaran melabeli seorang kepala negara dengan sebutan petugas partai.

“Saya itu sampai bingung lah kok Pak Jokowi saya bilang petugas partai, kader, lah kok saya diomongkan, yang namanya terlalu sombong,” kata Megawati saat menyampaikan pidato politik di penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Presiden Ke lima RI itu menjelaskan seluruh kader PDIP merupakan petugas partai, tidak terkecuali dirinya sendiri dan juga Jokowi. Sebutan itu sudah jelas termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Rangga (AD/ART) PDIP.

“Itu adalah AD/ART di partai kita. Saya pun petugas partai, saya ditugasi oleh Kongres partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum,” jelas Megawati.

Lebih lanjut Megawati menyebut seluruh kader PDIP harus patuh terhadap AD/ART yang menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh mekanisme di partai politik.

“Enggak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih? Kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih dan itu melanggar AD/ART?” ujarnya.

Megawati menilai sebutan petugas partai terhadap dirinya maupun Jokowi merupakan amanat AD/ART yang tak perlu dipersoalkan pihak eksternal. Apalagi, dulu dirinya, dan kini Jokowi, juga tidak bisa menduduki posisi kepala negara tanpa adanya kendaraan politik bernama PDIP yang mengantarkannya ke istana negara.

“Sering terjadi kontradiktif, ada yang mengatakan, presiden itu dipilih oleh rakyat, iya betul. Tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama (bakal capres), itu kan mekanismenya begitu untuk dipilih,” pungkasnya. (faz/ham)

Berita Terkait

..
Surabaya
Minggu, 2 Juni 2024
33o
Kurs