Memasuki Tahun Politik, Pakar Hukum Minta Penyakit Demokrasi Dihindari

Memasuki tahun politik, Satria Unggul Wicaksana Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya meminta semua pihak menghindari penyakit demokrasi.

“Seperti intervensi politik uang, penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (sara), serta upaya memecah-belah persatuan yang lainnya,” ucap Unggul, pada Sabtu (25/2/2023).

Menurutnya, hal tersebut agar estafet kepemimpinan yang dilakukan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Dia juga menyampaikan kalau jelang pemilu, resiliensi masyarakat juga perlu diperkuat. Yakni, dengan menyampaikan kritik secara bertanggungjawab, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

“Resielensi untuk memilih calon pemimpin yang dapat menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk pertahankan demokrasi, HAM, anti-korupsi, serta komitmen dalam mensejahterakan masyarakat,” ucapnya.

Selain itu saat memasuki tahun politik, kata dia, masyarakat juga harus cerdas dalam menentukan pilihan. Salah satunya dengan mengetahui rekam jejak peserta pemilu, baik partai, calon legislatif, calon Presiden dan Wakil Presiden, serta calon kepala daerah.

Menurutnya, rekam jejak merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan integritas serta demokrasi.

“Rekam jejak dalam kaitannya dengan integritas, melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara dengan wajar, serta tidak terlibat dalam politik dinasti sehingga dapat menguatkan demokrasi Indonesia,” ujarnya.

Ia berharap dengan pesan yang ia sampaikan tersebut, masyarakat dapat melalui tahun politik dengan baik dan dapat mengindari berbagai penyakit demokrasi.

“Sebagai negara demokrasi, Indonesia dituntut terus melakukan regenerasi kepemimpinan, mulai dari tingkat lokal hingga kepemimpinan nasional, dan pemilu 2024 agar mampu menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakat,” pungkasnya. (ris/bil/iss)