Polri mulai mengantisipasi akun-akun palsu yang beredar di media sosial (medsos) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pemilik akun-akun anonim itu bisa ditangkap jika menyuarakan kebencian hingga Suku, Agama, Ras dan Antaragolongan (SARA).
Berkaca dari Pemilu 2019, ada banyak akun anonim yang berkeliaran di medsos. Mereka sering kali melakukan ujaran kebencian hingga SARA. Brigjen Pol Ahmad Ramadhan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri memastikan, para pemilik akun palsu itu tetap dapat ditangkap.
Ia mengungkapkan bahwa Polri memiliki patroli siber yang mengawasi seluruh medsos. “Jangan mencoba mau fitnah pakai akun palsu, tertangkap, jadi jangan merasa pakai akun palsu,” ujar Ramadhan dalam acara Gerakan Cerdas Memilih di LPP RRI Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Masyarakat diminta bijak menggunakan medsos selama Pemilu 2024. Jangan mudah termakan informasi hoaks yang disebarkan akun-akun palsu tersebut. “Agar tak terjerat hukum, sarana media pilihlah dengan cerdas tanpa menjelek-jelekan. Jangan memfitnah, jangan mengadu domba,” katanya dilansir Antara.
Di sisi lain, Polri mengkhawatirkan apabila terjadi isu SARA di Pemilu nanti. Sebab, prosesnya penyelesaiannya panjang. Terlebih juga bersinggungan dengan hukum. “Misal (masalah) pribadi. Bisa dilakukan restorative justice. Bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Kalau mengandung kebencian terhadap salah satu suku, SARA, itu tidak bisa ditoleransi lagi,” tegas Ramadhan.
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai, kampanye di medsos sangat penting diatur untuk menangkal penyebaran hoaks. Khususnya jelang Pemilu 2024. “Bahkan saat ini konten hoaks media sosial pada Pemilu 2019 diputar kembali jelang Pemilu 2024,” ujarnya. (ant/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
