Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2023 sudah bergulir.
Usai penyampaian Pengantar Nota Keuangan Perubahan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya, kemudian masuk tahap pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (12/9/2023).
A. Hermas Thony Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyebut, semua fraksi sudah menyampaikan pandangan masing-masing.
“Ada banyak yang disampaikan kawan-kawan, berkaitan sikap kritis fraksi-fraksi tentang penurunan APBD, alokasi-alokasi anggaran yang terkait dengan target atau pembangunan yang direncanakan tahun 2023 ini,” jelas Thony ditemui suarasurabaya.net, Selasa (12/9/2023).
Diketahui, APBD Perubahan 2023 diproyeksikan sebesar Rp10.888.344.687.330. Besaran itu menurun 470 miliar dibanding awal 2023, tepatnya sebesar Rp11.257.640.114.475.
Pandangan-pandangan yang diserahkan langsung maupun sempat dibacakan tadi sore, lanjut Thony surah diserahkan ke Armuji Wakil Wali Kota Surabaya yang turut hadir.
“Harapan kita yang ditanyakan normatif (oleh para fraksi), besok bisa dapat jawaban dari Wali Kota, melalui forum yang kita adakan di paripurna besok,” jelasnya lagi.
Thony juga membeber beberapa pandangan fraksi berupa pertanyaan terkait perubahan APBD 2023.
“Ada pertanyaan tentang masalah over populasi tenaga kerja aktif usia produktif di Surabaya, yang itu juga harus diselesaikan. Kalau tidak diantisipasi, akan jadi beban kota luar biasa,” imbuhnya.
Menurutnya semua pandangan fraksi yang disampaikan bertujuan baik, agar tidak berdampak tergadap proses pembangunan kota.
“Kemudian tentang penurunan angka-angka dari Fraksi PAN mempertanyakan penurunan itu, mencemaskan, jangan sampai berdampak kurang baik bagi proses pembangunan kota ini. Pandangan semuanya tujuannya baik. Kalau belum ada yang dapat prioritas, segera dapat atensi,” tandasnya.
Pantauan suarasurabaya.net, rapat pandangan umum fraksi dimulai pukul 14.00 WIB dihadiri 34 dari total 50 anggota DPRD Kota Surabaya.
Ajeng Wira Wati Juru Bicara Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Komisi D DPRD Surabaya turut membacakan tujuh pandangan termasuk pertanyaan pada Pemkot Surabaya.
“Gerindra mennyakan apa saja upaya (pemkot) untuk meningkatkan PAD. Keempat, agar pemkot lebih memaksimalkan penggunaan anggaran agar tidak ada disetiap OPD yang masih ada sisa anggaran,” ujar Ajeng saat rapat.
Juliana Evawati Ketua sekaligus Juru Bicara Fraksi PAN-PPP juga membacakan sejumlah pandangannya untuk dijawab Wali Kota pada Rabu (13/9/2023) besok.
“Fraksi kami juga memberi catatan khusus, program yang berkaitan dengan keluarga miskin atau gamis bisa digunakan tepat tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik dalam menyalurkan. Karena beberapa konstituen layak malah tidak bisa mengakses bantuannya,” jelasnya.
Mahfudz dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya juga hanya menyampaikan singkat pandangannya sebelum diserahkan ke pimpinan dewan.
“Rancangan sudah cukup logis, kita minta segera dikomisikan,” katanya.
Sementara Tjutjuk Supariyono Ketua dan Jubir Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Surabaya menyebut, mengapresiasi angka kemiskinan Surabaya yang turun pascaprogram Padat Karya. Meski ia juga menyertakan catatan.
“Kami ingin mmeberi beberapa catatan. Pertama terkait pelayanan kesehatan jadi salah satu prioritas perubahan anggaran tahun 2023 adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Tapi beberapa anggaran dibidang kesehatan justru menurun,” jelas Tjutjuk.
Terakhir Aning Rahmawati Jubir Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya juga memaparkan sejumlah pandangan fraksinya. Salah satunya kesiapan pemkot mengatasi banjir rutinan menjelang musim hujan.
Sementara tiga fraksi sisanya yaitu gabungan Demokrat-NasDem, PDI P, dan Golkar memilih hanya menyerahkan berkas pandangannya ke pimpinan dewan.
Selanjutnya, DPRD Surabaya menjadwalkan rapat paripurna jawaban Wali Kota digelar besok, Rabu (13/9/2023). (lta/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
