DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI

Forum Purnawirawan Prajurit TNI resmi mengirimkan surat kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI. Dalam surat yang tertanggal 26 Mei 2025 itu, mereka meminta agar proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, segera ditindaklanjuti.

Bimo Satrio, Sekretaris Forum Purnawirawan, membenarkan pengiriman surat tersebut.

“Ya, betul sudah dikirim dari Senin lalu. Sudah ada tanda terima dari DPR, MPR, dan DPD,” kata Bimo saat dihubungi wartawan, Selasa (3/6/2025).

Surat yang diklaim sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan Gibran sebagai wapres itu diteken empat tokoh purnawirawan TNI.

Masing-masing Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

“Jadi di surat itu kami sampaikan dari sisi hukumnya. Kalau dari DPR, MPR, dan DPD belum jelas sikapnya, kami para purnawirawan siap untuk rapat dengar pendapat,” imbuh Bimo.

Sementara itu, Indra Iskandar Sekretaris Jenderal DPR RI mengonfirmasi surat dari Forum Purnawirawan sudah diterima dan diteruskan ke Pimpinan DPR.

“Iya benar, kami sudah terima surat tersebut dan sudah kami teruskan ke pimpinan,” kata Indra.

Dorongan untuk memakzulkan Gibran sendiri bukan kali ini saja muncul. Forum Purnawirawan sudah menyuarakan tuntutan itu sejak April 2025 lalu.

Saat itu, mereka melayangkan delapan poin tuntutan, salah satunya mendesak MPR untuk mengganti Wapres Gibran karena menilai proses pencalonannya cacat hukum.

Nama-nama seperti Try Sutrisno mantan Wapres, Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan, tercatat pernah menyampaikan desakan serupa.

Forum itu diketahui beranggotakan ratusan purnawirawan dari berbagai matra TNI, mulai dari jenderal, laksamana, marsekal, hingga kolonel.

Sampai sekarang, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana terkait surat tersebut. Proses di DPR dan MPR pun masih menunggu tindak lanjut dari pimpinan lembaga terkait.(faz/rid)