Hasto Optimistis Petani Muda Bangkit, Dorong Pemerintah Berikan Akses Lahan untuk Petani

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi petani Indonesia.

Dalam acara penutupan Seminar Nasional yang digelar oleh Sekolah Partai DPP PDIP, Hasto mengungkapkan tantangan global terkait pangan dan perubahan iklim akan memunculkan generasi petani muda di Tanah Air.

Seminar Nasional bertajuk “Bumi Lestari, Pertanian Berdikari” dengan tema “Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan” tersebut diperingati dalam rangka Hari Tani Nasional 2025 dan dihadiri oleh banyak anak muda yang turut serta dalam diskusi tentang kedaulatan pangan.

Hasto menyampaikan keyakinannya Indonesia tidak akan kekurangan petani di masa depan meskipun menghadapi berbagai tantangan besar terkait pangan dan iklim.

Menurutnya, perubahan iklim dan krisis pangan yang semakin mendalam menjadikan dunia pertanian semakin vital bagi kehidupan sehari-hari, dan hal itu akan menjadi faktor pendorong lahirnya petani-petani muda.

“Kita harus siap menghadapi tantangan besar yang datang dari krisis pangan dan perubahan iklim. Ini akan mendorong lahirnya petani-petani muda yang penuh semangat,” kata Hasto dalam pidatonya, Rabu (24/9/2025).

Seminar tersebut juga mengajak generasi muda untuk terlibat langsung dalam dunia pertanian dan memahami perjuangan kedaulatan pangan.

Hasto menjelaskan, tema seminar sengaja dihadirkan untuk menarik perhatian generasi Z, agar mereka turut serta dalam gerakan pertanian berkelanjutan dan mengenal pentingnya pangan bagi bangsa.
Namun, meskipun optimis dengan potensi munculnya petani muda,

Hasto juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya petani yang tidak memiliki lahan sendiri. Sebagai contoh, saat kunjungannya ke Bekasi, Hasto menemukan bahwa dari 40 petani yang ditemui, tidak satu pun yang memiliki tanah sendiri. Semua petani tersebut masih berstatus sebagai petani penggarap.

“Masalah utamanya adalah tidak adanya akses terhadap lahan. Para petani penggarap ini kesulitan untuk mencapai kesejahteraan karena tidak punya hak atas tanah yang mereka garap,” ungkap Hasto.

Hasto memandang, untuk mewujudkan kesejahteraan petani, mereka membutuhkan akses terhadap lahan yang memadai. Setidaknya, petani membutuhkan lahan seluas 1,5 hektare agar dapat menghasilkan pendapatan yang layak, yang diperkirakan mencapai antara Rp7,5 juta hingga Rp10 juta per bulan.

Untuk itu, Hasto mendorong percepatan redistribusi tanah dan konsolidasi lahan dengan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang dapat memberikan akses yang lebih adil bagi para petani.

“Melalui konsolidasi lahan, kita harus memastikan bahwa para petani bisa memiliki tanah. Kami mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan redistribusi tanah agar petani memiliki kepastian dan hak atas tanah yang mereka kelola,” tegas Hasto.

Hasto menekankan bahwa kedaulatan pangan hanya dapat terwujud apabila kesejahteraan petani menjadi prioritas dalam kebijakan politik negara.

“Kedaulatan pangan adalah perjuangan kita bersama. Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa kesejahteraan petani menjadi agenda utama,” pungkasnya.(faz/rid)