Ketua Komisi II DPR RI: Kasus Pati Cerminan Lemahnya Kemandirian Fiskal Daerah

Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI, menyoroti dinamika unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pati dari berbagai sudut pandang. Menurutnya, persoalan ini tak bisa dilepaskan dari rendahnya kemandirian fiskal daerah.

“Pendapatan asli daerah di hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia masih cukup rendah. Mereka sangat bergantung pada transfer dana dari pusat,” kata Rifqi, sapaan akrabnya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Ia menilai ketika terjadi efisiensi dan refokusing anggaran di APBN untuk program strategis nasional, banyak daerah yang “gelagapan” menghadapi kekurangan dana. Situasi ini kemudian mendorong sejumlah kepala daerah mencari cara lain, seperti menaikkan pajak daerah demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun langkah tersebut justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.

“Ekonomi daerah dan nasional sedang dalam kondisi dinamis dan tidak baik-baik saja. Kebijakan menaikkan pajak menjadi tidak populer, bahkan menuai kritik publik,” jelasnya.

Rifqi juga menyoroti pentingnya komunikasi politik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ia menekankan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah sangat penting agar publik memahami kondisi riil keuangan daerah.

“APBD itu sebaiknya dibuka. Masyarakat berhak tahu berapa pendapatan daerah dan untuk apa saja belanjanya. Kalau memang belum mampu membiayai program yang sudah direncanakan, sampaikan apa adanya. Jangan sampai rakyat merasa dibohongi,” tegas politisi partai NasDem ini.

Lebih jauh, Rifqi melihat kasus di Pati sebagai pelajaran penting soal bagaimana pejabat publik harus menjaga kepekaan terhadap rakyat. Ia menyebut aksi-aksi demonstrasi yang muncul sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang tidak menemukan saluran formal untuk menyampaikan aspirasi.

“Akhirnya rakyat memilih jalan turun ke jalan karena komunikasi yang macet. Ini pelajaran besar soal tata kelola pemerintahan dan pentingnya melibatkan publik dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Terkait proses politik di DPRD Kabupaten Pati yang sempat menggulirkan hak menyatakan pendapat terhadap Sudewo Bupati Pati, Rifqi menilai hal tersebut tidak harus menjadi akhir dari semua proses.

“Pemanggilan terhadap bupati bisa dilakukan. Eksekutif dan legislatif di daerah harus saling mengontrol dan saling membantu. Masih ada waktu bagi Bupati untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang tepat,” pungkasnya.

Menurut Rifqi, jabatan yang belum ada setahun seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Bupati untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan demi kepentingan masyarakat Pati.(faz/ipg)