Komite III DPD RI Patungan Biayai Kepulangan Dua PMI Non Prosedural dari Turki

Filep Wamafma Ketua Komite III DPD RI menjemput dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang dipulangkan dari Istanbul, Turki, di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten.

Kedua PMI masing-masing bernama Sri Mulyati (47) asal Nusa Tenggara Barat, dan Jumaroh (41) dari Indramayu, Jawa Barat. Keduanya mengalami kondisi yang memprihatinkan selama bekerja di luar negeri.

Menurut Filep, dalam pengawasan langsung yang dilakukan di Istanbul, Komite III menemukan Sri Mulyati dipulangkan majikannya dalam keadaan sakit dan tanpa arah tujuan.

“Ibu Sri Mulyati ini tidak tahu ke mana harus pergi, hingga akhirnya dibantu polisi Istanbul dan diantar ke KJRI. Selama lebih dari seminggu, dia hanya bekerja tanpa upah, hanya diberi paspor dan uang 100 dolar untuk bertahan hidup di Turki,” ujar Filep di Terminal III Lounge PMI, Selasa (14/5/2025).

Jumaroh pun mengalami nasib serupa. Dia dioper dari satu majikan ke majikan lain hingga akhirnya berada di Qatar dan kemudian ke Istanbul. Selama itu pula, dia tidak mendapatkan gaji sama sekali.

“Di Qatar tidak digaji, di Istanbul juga tidak digaji. Mereka bekerja tanpa imbalan, tanpa perlindungan, dan akhirnya telantar. Saat kami temui di ruang penampungan KJRI, kondisi keduanya sangat memprihatinkan,” lanjut Filep.

Karena keterbatasan dana dan tidak ada dukungan pembiayaan untuk pemulangan, Filep dan anggota Komite III DPD RI akhirnya berinisiatif merogoh kocek pribadi untuk memulangkan keduanya ke Indonesia.

“Kami Komite III patungan supaya mereka bisa pulang. Ini jadi pembelajaran penting agar sistem perlindungan PMI benar-benar dievaluasi total,” tegasnya.

Filep juga menyoroti minimnya pengetahuan dan keterampilan para PMI non prosedural yang berasal dari desa. Kebanyakan dari mereka tidak dibekali pelatihan bahasa, keterampilan memasak, atau informasi dasar lainnya sebelum berangkat ke luar negeri.

“Bayangkan, mereka tidak bisa Bahasa Arab, tidak bisa Bahasa Inggris atau Turki, tidak tahu masak makanan lokal, dan tanpa pengalaman. Ini adalah persoalan besar yang harus segera dibenahi,” tutupnya.

Komite III DPD RI menegaskan komitmennya untuk mendorong perbaikan sistem penempatan dan perlindungan PMI agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.(faz/rid)