Pengamat Nilai Reshuffle Menteri Belum Meredam Gejolak Politik Jika Tidak Ada Perubahan Kebijakan

Ucu Martanto pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menilai reshuffle atau perombakan susunan menteri di Kabinet Merah Putih yang dilakukan Prabowo Subianto Presiden RI tidak berarti meredam gejolak politik jika tidak ada perubahan kebijakan yang diminta rakyat.

Menurutnya, perombakan susunan 5 menteri yang dilakukan Prabowo setelah serangkaian demonstrasi itu tidak hanya sinyal Presiden RI yang kurang cocok dengan pengatur sektor politik keamanan dan ekonomi, karena menteri bidang lain juga diganti, bahkan ada penambahan kementerian baru.

“Saya mencoba meraba kira-kira menteri-menteri yang berhubungan dengan 2 hal ini politik keamanan dan ekonomi ini masuk akal diganti tapi ternyata ada menteri lain yang diganti, masalah haji umrah, dan pemuda olahraga, dan perlindugan pekerja migran, ini mungkin ada sesuatu yang mungkin bagi presiden Prabowo, apakah itu berhubungan kasus korupsi atau hal lain, misal bagian dari tawar menawar antara parpol terkait jabatan itu,” analisanya membuka program Wawasan Radio Suara Surabaya, Selasa (9/9/2025).

Langkah perombakan ini, lanjutnya, bisa saja bentuk upaya Prabowo meredam gejolak sekaligus strategi manuver politik. Tapi, meredam gejolak politik tak semudah mengganti sosok menteri, jika kebijakan tetap tidak berpihak pada rakyat.

“Menurut saya orang yang menggantikan ini menurut saya biasa-biasa aja, dari sisi politik, ekonomi, hukum, saya ragu itu bisa meredam gejolak politik, karena yang dibutuhkan rakyat bukan mengganti etalase tapi isinya kebijakan yang dikeluarkan,” ungkapnya.

Termasuk sosok Sri Mulyani Menteri Keuangan yang sempat memicu kemarahan rakyat usai pernyataannya soal gaji guru-dosen dan zakat-pajak hingga akhirnya masuk daftar yang diganti.

“Iya saya menduga beliau minta mundur, itu jadi momentum paling tepat bagi beliau karena kalau misal dicopot, Sri Mulyani bertahan, Prabowo tidak, saya belum menemukan, berita presiden yang menunjukkan keduanya tidak sejalan,” bebernya.

Rakyat lebih meminta perubahan kebijakan, termasuk seberapa komitmen pemerintah mengabulkan tunutan 17+8 yang disuarakan rakyat melalui sosial media pascakerusuhan dan penjarahan di berbagai wilayah di Indonesia.

“Apakah (perombakan) bisa meredam, belum tentu karena yang diubah etalase aja. Padahal publik minta ada perubahan missal 17+8 itu seberapa dipenuhi,” tuturnya.

Sepekan lebih pascademonstrasi berujung kerusuhan, Ucu menilai pemerintah sudah mulai mengurangi eskalasi intensitas konflik. Namun api kemarahan bisa muncul lagi jika sosok pengganti menteri lama justru mengeluarkan pernyataan blunder.

“Apakah itu menuju kepuasan masyarakat, enggak ada praktik kekerasan, kebijakan ekonomi menyudutkan masyarakat kecil, orang belum tahu, kalau menteri baru blunder apinya akan keluar lagi,” ujarnya.

Selain Analisa 2 upaya itu, menurutnya perombakan susunan menteri bisa juga karena tawar-menawar Prabowo dengan partai politik. Mengganti sosok yang dinilai akan menjalankan program besarnya.

“Bisa jadi Budi Arie Setiadi Menteri Koperasi digantikan orangnya Prabowo dari Gerindra juga (Ferry Juliantono). Budi Arie itu orang bilang dekat dengan Joko Widodo, terus kemudian diturunkan, terlepas punya persoalan lain judi online dan lain-lain. Lalu diisi orang Gerindra kepercayaan Prabowo dan ada kebijakan besar Koperasi Merah Putih yang harus dijalankan oleh menteri tersebut,” ungkapnya lagi.

Sementara untuk Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang dicopot tapi tidak disertai pelantikan penggantinya, ia menilai ini strategi Prabowo untuk menawarkan PDIP, partai yang cukup dekat dengan Budi, gabung dalam kabinet.

“Artinya keseimbangan politik terkait parpol Prabowo ingin mencapai itu, cuman tergantung PDIP apakah kemudian mau masuk dalam kabinet atau tidak,” jelasnya.

Pengamatannya, Prabowo ingin mengumpulkan banyak kelompok termasuk partai politik untuk mendukung dan menjalankan programnya ke depan. Merespons kondisi politik keamanan dan ekonomi di Indonesia, ia minta pemerintah melakukan tuntutan masyarakat di segala bidang.

“Itu akan menciptakan kedamaian,” tegasnya.

“Di negara demokrasi, ada kerusuhan, demo, yang rusuh itu bukan karena hasil yang didapat masyarakat menyusahkan sehingga mereka bersuara. Penjarahan itu karena kesenjangan ekonomi sangat kuat,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto Presiden RI, Senin (8/9/2025) sore, melakukan perombakan susunan (reshuffle) menteri dalam Kabinet Merah Putih, dan langsung melakukan pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

Sejumlah menteri yang diberhentikan dengan hormat yaitu Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Kemudian, Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding.

Berikutnya, Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi di sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Prabowo Presiden juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan) dan Dahnil Anzhar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI. Presiden tidak melantik Menko Polkam dan Menpora. Sekarang, di Kemenpora ada Taufik Hidayat selaku Wakil Menteri, dan di Kemenko Polkam ada Lodewijk Friedrich Paulus Wakil Menko Polkam. (lta/ipg)