Pimpinan DPRD Surabaya Dorong Pemanfaatan Lahan Tak Bertuan Untuk PAD

Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera memberi kejelasan status tanah tak bertuan.

Menurutnya, kejelasan ini penting karena tanah tak bertuan berpeluang untuk dimanfaatkan warga dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai, masih sering terjadi masalah tanah seperti surat ijo, tanah Pertamina, hingga tanah milik PT Kereta Api yang belum terselesaikan.

Misalnya, daerah Sawunggaling, ada beberapa wilayah yang masih jadi perdebatan milik PT Kerta Api atau PT Pertamina. Wilayah lainnya, Pacar Keling dan Kalasan, di mana warga dan PT Kereta Api sama-sama berpendapat terkait tanah yang ditinggali.

“Masalah seperti itu sampai saat ini masih belum ada penyelesaian baik dari instansi terkait atau bahkan yang lainnya. Tetapi untuk surat ijo, memang jelas karena itu merupakan aset Pemkot. Tetapi yang milik BUMN ini harus ada solusi, karena di situ sudah ada beberapa rumah yang ditempatkan oleh warga yang sudah hampir sekitar 30 tahun lebih,” jelas Bahtiyar, Kamis (13/3/2025).

Karena itu, dia minta pemkot memberlakukan perpanjangan domisili berkala untuk memastikan warga yang tinggal punya kepemilikan atas tanahnya.

“Mungkin ke depan setiap per dua tahun atau setahun sekali ada perpanjangan domisili untuk menghindari hal-hal yang tidak diingat kemudian hari,” ucapnya.

Selain itu, ia juga minta kehadiran pemkot dalam permasalahan Suat Ijo di beberapa wilayah yang belum terselesaikan.

Ia juga menilai perlu koordinasi dengan kementerian dan gubernur untuk memfasilitasi warga dengan BUMN agar nantinya masyarakat punya kepastian hukum tanah yang ditinggali.

“Selai pemkot, pemerintah pusat juga harus hadir. Karena bagaimanapun Surabaya ini merupakan kota terbesar kedua. Nah ini kan harus diselesaikan agar ada kepastian hukum ke depannya,” tutupnya. (adv/lta/ipg)