Puan Dorong Pemerintah Galang Dukungan Internasional Demi Gencatan Senjata Iran-Israel

Memanasnya konflik bersenjata antara Iran dan Israel menjadi perhatian serius Puan Maharani Ketua DPR RI. Ia mendesak pemerintah Indonesia untuk menggalang kerja sama internasional guna mendorong terciptanya gencatan senjata demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/6/2025), Puan menegaskan bahwa meski Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, negara ini tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong perdamaian dunia.

“Kita harus mendorong kedua belah pihak agar segera menghentikan konflik. Korban sipil terus berjatuhan, dan ini sangat memprihatinkan,” ujar Puan.

Ia juga meminta negara-negara lain untuk tidak memperkeruh situasi. “Semua pihak harus menahan diri. Jangan sampai keterlibatan pihak luar justru memperluas skala konflik dan memperparah krisis kemanusiaan,” tegasnya.

Selain mendorong perdamaian, Puan juga mewanti-wanti ancaman serius yang muncul dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

Ia menekankan perlunya langkah antisipatif dari pemerintah terhadap dampak ekonomi yang mungkin timbul, mengingat jalur strategis tersebut menyuplai sekitar 20 persen minyak dan gas dunia.

“Kalau Selat Hormuz sampai ditutup, dampaknya ke Indonesia akan sangat besar. Kita harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk lonjakan harga BBM, pembengkakan subsidi, dan tekanan terhadap kurs rupiah,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Puan menekankan bahwa pembahasan soal mitigasi dampak perang Timur Tengah ini perlu diselaraskan dengan agenda pembahasan Rancangan APBN 2026, karena konflik yang terjadi bisa berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Pemerintah perlu menghitung ulang kebijakan fiskal ke depan, terutama yang berkaitan dengan energi dan ketahanan ekonomi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. Menurutnya, keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama dalam situasi krisis internasional seperti ini.

“Evakuasi sudah mulai dilakukan secara bertahap. Pemerintah cukup sigap dan kita harapkan proses ini berjalan lancar hingga seluruh WNI bisa kembali dengan selamat,” ungkapnya.

Sebagai catatan, Selat Hormuz adalah jalur penting bagi pengiriman minyak dan gas dari Timur Tengah. Bagi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor energi, terutama dari Qatar dan Uni Emirat Arab, gangguan di jalur ini akan sangat berpengaruh terhadap pasokan LPG dan BBM.

Walau rencana blokade oleh Iran belum final dan masih menunggu persetujuan parlemen setempat, Puan menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menunggu hingga situasi memburuk.

“Pemerintah harus mengambil langkah konkret. Jangan sampai kita gagap saat krisis benar-benar terjadi,” tutup Puan.(faz/iss)