Tutup Masa Sidang, Ketua DPR Pastikan RAPBN 2026 Jawab Kebutuhan Rakyat

Rapat Paripurna DPR RI kembali digelar dengan sejumlah agenda penting, salah satunya penyampaian pandangan fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Puan Maharani Ketua DPR RI menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal pembahasan RAPBN 2026 agar benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.

“Kami di DPR akan memastikan RAPBN 2026 ini tidak hanya sebagai dokumen fiskal semata, tapi betul-betul jadi alat untuk menjawab kebutuhan rakyat Indonesia,” ucap Puan saat menutup Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam pidato penutupnya, Puan juga menyoroti kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Mulai dari konflik geopolitik, perang tarif, hingga krisis energi yang berdampak pada kondisi dalam negeri.

“Situasi global yang sedang bergejolak ini menuntut negara mengambil kebijakan yang tepat agar pembangunan nasional tidak terganggu dan rakyat tetap terlindungi,” jelasnya.

Selain menyampaikan pandangan fraksi-fraksi, rapat paripurna juga mengesahkan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan kepada empat calon pemain Timnas Sepakbola Putri, masing-masing Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, Isa Guusje Warps, dan Emily Julia Frederica Nahon.

Mengenai tema KEM-PPKF 2026 ‘Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi’, Puan menilai ini mencerminkan niat pemerintah untuk memperkuat fondasi nasional agar tak terlalu bergantung pada pasar global.

“Dinamika dunia menuntut kita membangun kekuatan dalam negeri. Kita tak bisa lagi terus-menerus mengandalkan mekanisme pasar global,” tegasnya.

Puan juga menyampaikan pandangannya soal realisasi anggaran triwulan pertama Tahun 2025. Ia meminta efisiensi APBN harus dibarengi dengan kinerja yang baik dan transparan.

“Setiap Rupiah di APBN adalah uang rakyat. Harus dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat,” kata Puan.

Dalam kesempatan yang sama, DPR juga menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dari BPK RI. Puan berharap laporan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan.

“Laporan BPK ini jadi bahan penting bagi DPR untuk melakukan pengawasan. Kita ingin tata kelola keuangan negara makin baik,” ucapnya.

Menutup masa persidangan, Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk memanfaatkan masa reses mulai 28 Mei sampai 23 Juni 2025 dengan mendengarkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing.

“Reses bukan masa libur. Ini saatnya anggota dewan turun ke rakyat, menyapa dan menyerap aspirasi secara langsung,” pungkasnya.(faz/iss)