Anggota DPR Dorong Pemakzulan Gibran, Sebut Putusan MA dan MK Harus Ditindaklanjuti

Ia menegaskan, usulan tersebut bukan agenda khusus PKS, melainkan hak setiap anggota DPR untuk mengusulkan maupun menyampaikan pendapat kepada pimpinan lembaga legislatif.

Yanuar beralasan, DPR perlu menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurut penafsirannya berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Ia menyinggung keterangan dalam putusan MA dan MK mengenai dokumen serta ijazah pendidikan Gibran.

Menurut Yanuar, persoalan tersebut perlu dikaji dengan mengacu pada Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua pasal itu mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, termasuk apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.