Ia mengungkapkan, anggota DPR yang menyampaikan usulan tersebut berasal dari lebih dari empat fraksi. Meski demikian, Yanuar enggan menyebutkan fraksi-fraksi lain dan menyerahkan informasi tersebut kepada masing-masing fraksi.
“Kami berharap apa yang hari ini kami sampaikan di DPR kepada pimpinan, ini ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR dan juga pimpinan fraksi. Untuk kemudian ini menjadi hak menyatakan pendapat dari DPR RI,” ujarnya.
Yanuar menjelaskan, apabila usulan tersebut berlanjut menjadi hak menyatakan pendapat DPR, proses berikutnya akan melibatkan Mahkamah Konstitusi.
Setelah MK memberikan putusan, DPR dapat meneruskan proses kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang pemberhentian wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Dalam mekanismenya, ia menyebut pengajuan hak menyatakan pendapat harus memenuhi kuorum sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Usulan juga harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
NOW ON AIR SSFM 100

