Bakom Bantah Klaim Gibran Soal Arahan Presiden untuk Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN

Gibran Rakabuming Raka sudah menyampaikan keinginannya mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden sisa masa jabatan 2024-2029.

Niatan Gibran itu disampaikan langsung kepada Prabowo Subianto Presiden, dalam pertemuan yang berlangsung hari Selasa (10/11/2026), di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Sebelum resmi melepas jabatannya, putra sulung Joko Widodo Presiden ke-7 RI berencana membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya yang menjadi polemik, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Dalam keterangannya di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Gibran mengklaim langkah hukum yang akan ditempuh tersebut merupakan saran dari Prabowo Presiden.

Menanggapi itu, Syahganda Nainggolan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) membantah pernyataan Gibran yang mengkaitkan upaya pembuktian keabsahan dokumen pendidikan dengan arahan Presiden.

Menurutnya, saran Presiden yang benar adalah yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas).

Kepala Bakom menegaskan, Presiden tidak mungkin menganjurkan Gibran mengambil langkah hukum lewat PTUN.

“”Tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda di Jakarta.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, Gibran Rakabuming Raka tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karena, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran batal dan tidak sah. Putusan itu bersifat final dan mengikat.

Dalam perkara tersebut, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK), lantaran dia bukan pihak yang berperkara dalam gugatan tersebut.

Menko Kumham Imipas bilang, perkara di MA itu melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) sebagai pihak tergugat.

Karena tidak mengajukan diri sebagai tergugat intervensi selama berlangsungnya proses di MA, Gibran kehilangan kesempatan untuk menempuh upaya hukum lanjutan.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang bisa dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, sesuai norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Lalu, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan, dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.

Merespons putusan MK dan MA, sejumlah Anggota DPR RI lintas fraksi partai politik menginisiasi hak menyatakan pendapat yang bisa berimplikasi pada pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden.(rid)