Bamsoet: Wantimpres Siapkan Enam Komisi Strategis, Fokus Perkuat Ketahanan dan Daya Saing Indonesia

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) berencana memperluas pembidangan kerja dari empat menjadi enam komisi pada periode 2026–2029.

Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kualitas nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik, tantangan ekonomi global, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, serta transformasi energi nasional.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) anggota Wantimpres RI mengatakan rencana penataan komisi tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan kelembagaan dengan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi Indonesia.

Menurutnya, tantangan nasional saat ini tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan perspektif lintas sektor dan perumusan kebijakan yang berorientasi jangka panjang.

“Penataan menjadi enam komisi bidang ini diharapkan membuat Wantimpres semakin tajam dalam mengidentifikasi persoalan strategis dan menyusun rekomendasi kepada Presiden. Kita membutuhkan pertimbangan yang berbasis data, menyeluruh, dan mampu mengantisipasi tantangan masa depan, bukan sekadar merespons persoalan yang sudah terjadi,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Pada periode sebelumnya, Wantimpres memiliki empat komisi, yakni Politik, Hukum dan HAM, Pertahanan dan Keamanan, Kesejahteraan Rakyat, serta Ekonomi dan Keuangan.

Dalam rancangan pembidangan periode 2026–2029, struktur tersebut diusulkan menjadi enam komisi, meliputi Geopolitik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat, Pangan, Infrastruktur, serta Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bamsoet menilai pemisahan bidang pangan, infrastruktur, serta hilirisasi dan transisi energi menjadi langkah penting mengingat ketiganya memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia.

Menurutnya, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi pertanian, tetapi juga menyangkut stabilitas harga, distribusi, kesejahteraan petani, dan kemampuan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Konflik geopolitik, perubahan iklim, serta gangguan rantai pasok internasional juga berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga pangan di dalam negeri.

“Pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Ketika pasokan terganggu atau harga komoditas dunia melonjak, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, kebijakan pangan harus terintegrasi mulai dari produksi, distribusi, cadangan nasional, hingga perlindungan daya beli masyarakat,” jelas Bamsoet.

Di sisi lain, infrastruktur dinilai tetap menjadi fondasi utama untuk memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi barang, dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, irigasi, jaringan air bersih, energi, hingga infrastruktur digital perlu diarahkan agar manfaatnya semakin merata di berbagai wilayah Indonesia.

Bamsoet menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya diukur dari jumlah proyek yang diselesaikan. Efektivitas pemanfaatan, efisiensi biaya logistik, keterhubungan antardaerah, serta dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat juga harus menjadi perhatian.

Sementara itu, komisi yang menangani geopolitik, hukum, HAM, pertahanan, dan keamanan diharapkan mampu memberikan perspektif strategis terhadap perubahan tatanan global.

Persaingan kekuatan besar, konflik regional, proteksionisme perdagangan, ancaman siber, serta perkembangan kecerdasan artifisial menjadi sejumlah isu yang dapat memengaruhi kepentingan nasional.

Menurut Bamsoet, Indonesia perlu terus menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif sekaligus memperkuat hubungan dengan berbagai negara dan forum internasional, termasuk ASEAN dan BRICS. Hubungan dengan Amerika Serikat, China, negara-negara Eropa, Jepang, India, serta mitra strategis lainnya juga perlu dikelola secara konstruktif.

“Indonesia harus mampu menjaga kemandirian dalam menentukan sikap, tanpa menutup ruang kerja sama dengan negara mana pun. Setiap keputusan geopolitik perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perdagangan, investasi, pertahanan, energi, dan kesejahteraan rakyat. Kepentingan nasional harus tetap menjadi pijakan utama,” tegasnya.

Dalam bidang hilirisasi dan transisi energi, Bamsoet berpandangan bahwa Indonesia harus mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengembangan industri yang lebih terintegrasi.

Hilirisasi, kata dia, semestinya tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi juga mendorong penguasaan teknologi, penguatan riset, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengembangan industri turunan di dalam negeri.

Ia juga mengingatkan agar agenda transisi energi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi nasional, kebutuhan industri, serta keterjangkauan energi bagi masyarakat.

Upaya menekan emisi harus berjalan beriringan dengan jaminan ketersediaan energi yang aman dan berkelanjutan.

“Hilirisasi harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan industri domestik, hingga peningkatan penerimaan negara. Kita jangan hanya menjadi pemasok bahan mentah atau produk setengah jadi. Indonesia harus semakin kuat dalam teknologi, riset, pembiayaan, dan pengembangan produk bernilai tambah tinggi,” tutur Bamsoet.

Dari perspektif ekonomi, Bamsoet menilai penguatan koordinasi lintas bidang juga diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional di tengah tekanan ekonomi global.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026, sementara pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,45 persen.

Ia menilai capaian tersebut perlu diikuti kebijakan yang mampu memperkuat produktivitas, memperluas kesempatan kerja, menjaga daya beli, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Keterhubungan kebijakan pangan, energi, industri, infrastruktur, investasi, dan konsumsi masyarakat akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan.

“Pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen harus menjadi pijakan untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen. Yang terpenting bukan hanya seberapa tinggi angka pertumbuhan, tetapi juga seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita membutuhkan pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli, dan menghasilkan nilai tambah lebih besar di dalam negeri,” pungkas Bamsoet.(faz/ipg)