Hal ini dikatakannya menanggapi peringatan Hari Anak Sedunia. Menurutnya, upaya ini penting untuk mencegah anak terseret ke dalam politik praktis.
“Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang ‘sudah atau pernah kawin’ berapa pun usianya,” kata Sylvana Apituley.
Pihaknya menyampaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.
Ia menilai, penyelarasan usia pemilih pemula menjadi 18 tahun dan penghapusan status perkawinan sebagai syarat pemilih adalah upaya perlindungan anak agar terbebas dari mobilisasi dan kepentingan politik orang dewasa.
“Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa,” katanya.
NOW ON AIR SSFM 100

