Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah dan DPR RI menyelaraskan batas usia pemilih pemula dengan ketentuan usia dewasa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
KPAI mengusulkan usia pemilih pemula dan kewajiban memiliki KTP elektronik (KTP-el) ditetapkan mulai 18 tahun, sekaligus menghapus status perkawinan sebagai salah satu syarat seseorang dapat menggunakan hak pilih.
Sylvana Apituley Anggota KPAI mengatakan, pengaturan tersebut perlu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang saat ini menjadi pembahasan di Komisi II DPR RI.
Menurutnya, penyelarasan regulasi diperlukan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak membuka celah keterlibatan anak dalam politik praktis.
“Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI,” kata Sylvana dilansir dari Antara, Sabtu (21/11/2026).
NOW ON AIR SSFM 100

