Sabtu, 21 November 2026

Cegah Eksploitasi Anak dalam Politik, KPAI Dorong Usia Pemilih Jadi 18 Tahun

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Ilustrasi Pemilu. Foto: Grafis suarasurabaya.net

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah dan DPR RI menyelaraskan batas usia pemilih pemula dengan ketentuan usia dewasa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

KPAI mengusulkan usia pemilih pemula dan kewajiban memiliki KTP elektronik (KTP-el) ditetapkan mulai 18 tahun, sekaligus menghapus status perkawinan sebagai salah satu syarat seseorang dapat menggunakan hak pilih.

Sylvana Apituley Anggota KPAI mengatakan, pengaturan tersebut perlu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang saat ini menjadi pembahasan di Komisi II DPR RI.

Menurutnya, penyelarasan regulasi diperlukan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak membuka celah keterlibatan anak dalam politik praktis.

“Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI,” kata Sylvana dilansir dari Antara, Sabtu (21/11/2026).

Hal ini dikatakannya menanggapi peringatan Hari Anak Sedunia. Menurutnya, upaya ini penting untuk mencegah anak terseret ke dalam politik praktis.

“Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang ‘sudah atau pernah kawin’ berapa pun usianya,” kata Sylvana Apituley.

Pihaknya menyampaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.

Ia menilai, penyelarasan usia pemilih pemula menjadi 18 tahun dan penghapusan status perkawinan sebagai syarat pemilih adalah upaya perlindungan anak agar terbebas dari mobilisasi dan kepentingan politik orang dewasa.

“Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa,” katanya.

Ia menilai bahwa maraknya eksploitasi politik terhadap anak bukan hanya insiden biasa, melainkan pola yang berulang setiap pilkada, pemilu, hingga pembahasan RUU yang dianggap kontroversial.

KPAI mengidentifikasi 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik, mulai dari mobilisasi massa kampanye, anak sebagai bintang iklan dan juru bicara calon, hingga anak sebagai sasaran politik uang.

“Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan,” ujarnya.

Ia menambahkan pada demo RUU Pilkada, yakni Agustus 2024, terdapat sekitar 300 – 400 pelajar turun ke jalan dan 85 anak diamankan. (ant/fia/saf)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Sabtu, 21 November 2026
31o
Kurs