Selasa, 17 November 2026

Denny Indrayana: Gibran Bermasalah, Prabowo Tak Otomatis Ikut Bertanggung Jawab

Laporan oleh Risky Pratama
Bagikan
Denny Indrayana Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM saat berada di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Selasa (17/11/2026). Foto: Risky suarasurabaya.net

Denny Indrayana Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai Prabowo Subianto Presiden tidak otomatis ikut bertanggung jawab jika Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden dinyatakan bermasalah dalam pemenuhan syarat jabatan.

Menurut Denny, persoalan tersebut harus dilihat dari perspektif hukum tata negara, terutama dengan membedakan rezim pemilihan umum dan rezim pemerintahan.

Ia menjelaskan, sebelum pelantikan, calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu pasangan. Sehingga, apabila salah satu calon tidak memenuhi syarat, hal itu berpotensi memengaruhi pasangannya.

Namun, situasinya berbeda setelah keduanya resmi dilantik. Pelantikan menandai berakhirnya rezim pemilihan umum dan dimulainya rezim pemerintahan.

“Sudah saya tegaskan ya, kalau secara tata negara, pelantikan itu mengakhiri rezim pemilihan. Calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah pasangan, di situlah kemudian bisa kalau pasangannya tidak memenuhi syarat, pasangannya yang lain bisa terpengaruh. Kalau rezimnya pasti pemilihan umum,” katanya di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Selasa (17/11/2026).

“Dalam rezim pemerintahan artinya presiden dan wakil presiden bukan calon. Kalau ada masalah, tanggung jawabnya masing-masing,” lanjutnya.

Denny mencontohkan, apabila seorang wakil presiden terlibat tindak pidana korupsi, presiden tidak otomatis ikut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

“Contoh, kalau wakil presiden korupsi, apa presiden juga bertanggung jawab? Kan tidak,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan, jika Gibran dinyatakan tidak memenuhi syarat, konsekuensi persoalan tersebut menjadi tanggung jawab Gibran sendiri dan tidak serta-merta menyeret Prabowo.

“Karena Gibran sudah dilantik, ya rezimnya pemerintahan. Karena dia tidak memenuhi syarat, ya yang kena imbas dan bertanggung jawab ya yang tidak memenuhi syarat saja,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa Prabowo sebagai sosok yang menggandeng Gibran sebagai pasangan pada Pilpres 2024, tidak mengubah konstruksi tanggung jawab tersebut dalam perspektif hukum tata negara.

“Yang menggandeng siapa, tidak menjadi isu dari sisi hukum tata negara, sepanjang yang tidak memenuhi syarat itu yang bertanggung jawab,” ucapnya.

Sementara saat disinggung soal kenapa baru mempermasalahkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sekarang, Denny menilai tidak ada kata terlambat untuk mempersoalkan hal tersebut, meski baru mencuat lagi setelah proses pemilihan umum dan pelantikan presiden-wakil presiden.

Denny mengatakan, persoalan utamanya bukan terletak pada waktu munculnya gugatan, tetapi pada dugaan bahwa Gibran sejak awal tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden.

“Buktinya kan memang tidak memenuhi syarat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau pertanyaannya ‘kenapa baru sekarang?’, ya sampai sehari sebelum kiamat pun kalau ada kezaliman tetap kita lawan,” pungkasnya. (ris/saf/ipg)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Selasa, 17 November 2026
31o
Kurs