“Justru kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus menyikapi tentang pengunduran diri itu,” ujarnya.
Doli juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibingkai seolah-olah Prabowo Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan diterima atau tidaknya pengunduran diri seorang wakil presiden.
Menurut dia, ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi, termasuk alasan berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, maupun diberhentikan.
Ia merujuk pada Pasal 8 UUD 1945 yang mengatur ketentuan apabila presiden atau wakil presiden berhenti dari jabatannya, termasuk mekanisme pengisian jabatan yang kosong.
“Jangan sampai kemudian dianggap presiden punya kewenangan untuk menerima atau menolak pengunduran diri. Kalau misalnya ada orang mau mengundurkan diri, itu sudah masuk ke Pasal 8,” jelasnya.
NOW ON AIR SSFM 100

