Menurutnya, DPR memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti aspirasi publik melalui mekanisme tersebut. Ia juga menegaskan pentingnya menghormati putusan hukum yang telah dikeluarkan lembaga peradilan di Indonesia.
“Ini terus terang, menurut saya, menguji nalar dan kewarasan kita sebagai negara hukum. Kalau sudah MA memutuskan seperti itu, MK sudah memutuskan seperti itu, terus apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah pembahasan hak menyatakan pendapat DPR nantinya akan berujung pada proses pemakzulan atau pemberhentian wakil presiden, Yanuar membenarkan hal tersebut.
“Betul, betul, betul,” katanya.
Yanuar berharap pimpinan DPR tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk merespons usulan tersebut. Ia menginginkan agenda rapat paripurna segera dijadwalkan agar masing-masing fraksi dapat menyampaikan pandangan dan mengambil keputusan di tingkat DPR.
NOW ON AIR SSFM 100

