Demo di DPRD Jatim, Eksponen Nasionalis 96 Desak Pemakzulan Gibran Wapres

Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur (Jatim), Selasa (10/11/2026), dengan tuntutan mendesak DPR RI supaya memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden RI.

Pantauan suarasurabaya.net, sekitar pukul 10.00 WIB massa aksi mulai berkumpul di depan Gedung DPRD Jatim sambil menenteng berbagai poster kritik terhadap Gibran yang disebut telah melanggar konstitusi dalam proses ketatanegaraan, yang berkaitan dengan persyaratan sebagai wakil presiden

Untuk itu mereka meminta DPRD Jatim meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI, supaya menggunakan hak konstitusionalnya untuk memproses pemakzulan.

Saleh Ismail Mukadar Ketua Pergerakan Eksponen Nasionalis ’96 mengatakan, aksi hari ini merupakan upaya untuk menegakkan konstitusi. Dia menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi dasar bagi pihaknya untuk mendesak pemakzulan Gibran.

Untuk diketahui, MK melalui putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Sementara itu MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Putusan tersebut menyatakan dokumen surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum.

“Karena itu, kita mendesak kepada DPR RI lewat DPRD Jawa Timur agar kemudian mereka menggunakan haknya, melakukan pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai wakil presiden,” kata Ismail.

Ismail berpendapat jika putusan MA bersifat retroaktif atau mengikat, sehingga Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Dalam aksi tersebut, massa juga mencoret foto Gibran sebagai bentuk penolakan. Ismail menilai Gibran tidak layak dianggap pejabat negara.

“Bahkan menurut kami, aparat keamanan justru harus menangkap dia, karena dia telah bersengkokol untuk melakukan kejahatan ketatanegaraan bersama-sama dengan KPU dan juga orang-orang di Dikdasmen,” jelasnya.

Ismail menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti menggelar demonstrasi apabila tuntutan pemakzulan belum ditindaklanjuti.

“Ya, kita akan memaksa, akan mengundang banyak orang. Ini kan semua sukarelawan ini, kita enggak anu, iya kan. Kita akan memperbesar apa namanya demo, bahkan mungkin bila perlu tiap hari, sampai kemudian mereka mendengar kita dan kemudian pemakzulan itu dilakukan,” tandasnya.(wld/bil/ham)