Dalam keterangannya, Mensesneg menegaskan, Prabowo Presiden tidak menolak permohonan mundur Gibran.
Seperti diketahui, keabsahan dokumen pendidikan yang dipakai Gibran untuk mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 bermasalah.
Dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang bisa dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, sesuai norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Berikutnya, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan, dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.
Merespons putusan MK dan MA, sejumlah Anggota DPR RI lintas fraksi partai politik menginisiasi hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gibran sebagai Wakil Presiden.(rid)
NOW ON AIR SSFM 100

