Gibran Mau Gugat ke PTUN, Saan Mustopa Tegaskan HMP DPR Tetap Bisa Berjalan

Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI menegaskan, langkah Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden yang berencana menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji persoalan keabsahan ijazahnya tidak akan menghalangi kemungkinan bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.

Menurut Saan, upaya hukum yang ditempuh Gibran dan wacana pengajuan HMP oleh anggota DPR merupakan dua hal yang dapat berjalan secara bersamaan.

Dia menilai, Gibran memiliki hak untuk mencari keadilan dan membuktikan berbagai tuduhan yang selama ini dikaitkan dengan persoalan ijazahnya. Di sisi lain, anggota DPR juga memiliki hak konstitusional untuk menggunakan mekanisme HMP.

“Enggak ada masalah kalau itu. Menurut saya, kan kita juga pasti para anggota juga dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung,” kata Saan di gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Saan mengatakan, langkah Gibran untuk menguji persoalan ijazah melalui jalur pengadilan merupakan hak yang harus dihormati. Menurutnya, setiap orang berhak melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya.

“Ya, kita hormati hak seseorang untuk mencari keadilan. Misalnya Mas Gibran mau mencari, berupaya dulu menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini, baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya, ingin dibuktikan dulu lewat jalur pengadilan,” ujarnya.

Dia menegaskan, upaya Gibran tersebut tidak menjadi persoalan meskipun pada saat bersamaan terdapat anggota DPR yang ingin mengusulkan HMP.

“Ini kan sama-sama memiliki dasar, yang satu kan hanya ingin menguji saja soal keabsahannya. Bahwa ketika seseorang dinyatakan ijazahnya atau apa tidak sesuai, kan pasti ingin melakukan upaya pembelaan. Itu hal yang wajar saja, hal yang biasa saja,” jelasnya.

Meski membuka kemungkinan HMP berjalan beriringan dengan proses hukum Gibran, Saan mengungkapkan hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima usulan resmi dari anggota terkait pengajuan hak tersebut.

“Sampai hari ini kita belum menerima usulan atau inisiatif HMP dari anggota. Jadi, sampai hari ini kita belum,” tegasnya.

Saan menyebut pimpinan DPR juga belum membahas persoalan HMP maupun pernyataan Gibran tersebut di tingkat pimpinan.

Dia menjelaskan, apabila nantinya ada anggota DPR yang mengajukan HMP, pimpinan akan terlebih dahulu mengkaji argumentasi, dasar hukum, serta persyaratan pengusulannya.

“Pertama dari sisi argumentasi. Argumentasi para pengusul mengusulkan yang namanya hak menyatakan pendapat. Itu kan kita akan lihat argumentasinya, akan lihat dasar-dasar hukumnya dan sebagainya,” katanya.

Selain itu, pimpinan DPR akan memeriksa jumlah anggota yang mengusulkan serta sebaran fraksi yang mendukung.

Jika seluruh persyaratan terpenuhi, hasil kajian akan dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) dan selanjutnya diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus).

“Nanti tergantung Rapim dan Bamus menyikapi kalau memang ada usulan dari para anggota untuk mengusulkan HMP,” pungkas Saan. (faz/saf/ipg)