Ibu Hamil Meninggal Tertembak di Intan Jaya, Komisi XIII DPR Desak Investigasi Independen dan Perlindungan Warga Sipil

Mafirion anggota Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah mengusut secara tuntas kasus meninggalnya Melkiana Duwita, seorang ibu hamil yang menjadi korban penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Dia menilai peristiwa tersebut harus diinvestigasi secara independen, transparan, dan akuntabel agar penyebab kejadian serta pihak yang bertanggung jawab dapat terungkap.

Peristiwa itu terjadi di rumah orang tua korban di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Kamis (2/7/2026).

Korban yang tengah mengandung delapan bulan dilaporkan terkena peluru yang menembus dinding kayu rumah. Melkiana bersama bayi yang dikandungnya meninggal dunia akibat insiden tersebut.

“Kami sangat prihatin atas kematian seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya akibat konflik bersenjata. Tragedi ini menjadi cermin bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada warga sipil, khususnya perempuan dan anak, yang berada di wilayah konflik. Karena itu, penembakan ini harus diusut tuntas melalui investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel,” kata Mafirion di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Mafirion, pemerintah perlu membuka secara jelas kronologi kejadian, mengungkap pelaku, serta memastikan adanya proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

“Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman. Negara tidak boleh membiarkan hilangnya nyawa warga sipil berlalu tanpa kepastian hukum. Pengusutan yang tuntas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus wujud kehadiran negara dalam memberikan keadilan,” ujarnya.

Dalam peristiwa tersebut, Komando Operasi Habema menyatakan tidak terlibat dalam penembakan dan menyebut tembakan berasal dari kelompok bersenjata.

Meski demikian, Mafirion menegaskan investigasi yang menyeluruh tetap diperlukan agar fakta-fakta di lapangan dapat diungkap secara objektif.

Ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan di Papua telah memberikan dampak besar terhadap masyarakat sipil.

Selain menimbulkan korban jiwa, konflik juga menyebabkan warga kehilangan rasa aman, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta mata pencaharian.

“Konflik di Papua telah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang komprehensif. Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil yang setiap hari hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Konflik ini harus segera diakhiri melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban jiwa,” ucapnya.

Mafirion menambahkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak dalam situasi konflik bersenjata.

Karena itu, pemerintah diminta memperkuat perlindungan terhadap warga sipil, termasuk meningkatkan keamanan di kawasan permukiman, memastikan layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tetap berjalan, serta menjamin masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut.

“Negara harus hadir bukan hanya ketika konflik terjadi, tetapi juga memastikan setiap warga sipil dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan terbebas dari ancaman kekerasan. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan penanganan konflik di Papua,” pungkas Mafirion.(faz/ham)