“Bakorwil saya minta bisa menjadi mata dan telinga Pemprov Jatim yang paling dekat dengan daerah,” ucap dia.
Sementara itu, Khofifah meminta Biro Perekonomian supaya melakukan pemetaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun anak perusahaan yang sudah tidak produktif agar diputus kebijakannya karena menjadi beban APBD.
“Saya juga secara khusus mengingatkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PPJ) untuk waspada terhadap segala potensi godaan serta menjaga integritas,” jelasnya.
Di sisi lain, Indah Wahyuni Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur menambahkan, proses pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jatim terus dikebut menggunakan sistem manajemen talenta.
Hingga saat ini, masih ada delapan posisi dan badan baru yang posisinya masih kosong. Pihaknya menargetkan pengisian jabatan tersebut tuntas sekitar bulan Desember.
”Ada delapan jabatan yang kosong termasuk staf ahli. Meliputi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial, Brida, Satpol PP, hingga pengukuhan Biro BUMD. Terkait posisi Kepala DLH yang saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jumadi,” jelasnya.(wld/ham/rid)
NOW ON AIR SSFM 100

