MPR Siapkan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ahmad Muzani: Makin Cepat Makin Baik

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mempersiapkan proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah menerima surat pengunduran diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Ahmad Muzani Ketua MPR RI mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pimpinan (Rapim) MPR pada Kamis (12/11/2026). Hasil rapat tersebut memutuskan untuk melanjutkan pembahasan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, dan pimpinan MPR.

Hal itu disampaikan Muzani di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurut Muzani, rapat gabungan tersebut akan membahas empat agenda utama terkait proses pengisian jabatan Wapres yang ditinggalkan Gibran.

“Rapat gabungan hari ini akan membahas empat hal,” ujar Muzani.

Agenda pertama adalah menentukan jadwal pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda pemilihan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kedua, rapat gabungan akan meminta persetujuan agar pimpinan MPR mengirimkan surat kepada Prabowo Subianto Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta persyaratan yang harus dipenuhi.

Muzani menjelaskan, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wapres.

“Siapa nama dua calon Wakil Presiden? Presiden punya waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR. Kapan surat akan dikirim? Akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini,” katanya.

Agenda ketiga adalah pembentukan tim verifikasi yang beranggotakan sekitar 5 persen dari seluruh anggota MPR atau kurang lebih 36 orang.

Tim tersebut akan bertugas memeriksa seluruh dokumen dan persyaratan calon Wapres yang diajukan Presiden.

Sementara agenda keempat adalah pembentukan tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden terpilih melalui rapat paripurna.

Muzani menegaskan, MPR ingin proses pengisian jabatan Wapres dapat diselesaikan secepat mungkin. Meski memiliki waktu hingga 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri, pimpinan MPR menginginkan kekosongan jabatan tersebut tidak berlangsung terlalu lama.

“Intinya adalah makin cepat makin baik. Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama,” ungkapnya.

Dia menyebut, keinginan tersebut juga menjadi salah satu poin pembicaraan dalam konsultasi antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Prabowo Subianto Presiden.

Terkait mekanisme pengajuan nama calon Wapres, Muzani menegaskan bahwa hitungan waktu 14 hari bagi Presiden dimulai sejak surat dari MPR diterima, bukan sejak keputusan rapat gabungan.

“Yang harus dihitung adalah kapan rapat gabungan ini akan menyetujui surat akan dikirim oleh Presiden. Terhitung dari situ nanti tanggal 14 harinya. Dan 14 harinya bukan dari keputusan rapat gabungan, tapi dari surat yang kita kirimkan,” jelasnya.

Dia meminta agar pembahasan saat ini difokuskan pada agenda rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna MPR.

“Jangan komentar bursa dulu, komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna,” tegasnya.

Adapun mengenai persyaratan calon Wapres, Muzani menyatakan pihaknya akan menyampaikan secara resmi setelah rapat gabungan selesai dilaksanakan.(faz)