PDIP Minta Presiden Turun Tangan Pimpin Mitigasi Hadapi Badai Ekonomi Global

Said Abdullah Ketua Banggar DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan mengingatkan Pemerintah jangan meremehkan tekanan eksternal yang tengah menghantam perekonomian Indonesia.

Menurutnya, situasi global dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan sinyal serius yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi di level tertinggi.

Pernyataan itu disampaikan Said usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) tertutup bersama sejumlah ekonom lintas sektor, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

“Jujur saja, kita sedang diterpa badai. Tekanan dari luar sangat dahsyat. Situasi seperti ini tidak bisa ditangani biasa-biasa saja, harus ada mitigasi serius yang dipimpin langsung oleh Presiden,” tegas Said.

FGD tersebut menghadirkan sejumlah pakar, antara lain Yanuar Rizky (moneter), Hendri Saparani (ketenagakerjaan), Awalil Rizky (fiskal), Yustinus Prastowo (perpajakan), Ester Sri Astuti (UMKM), dan Bhima Yudhistira (belanja negara).

Diskusi menyoroti dampak sentimen global terhadap stabilitas pasar keuangan dan ekonomi domestik.

Pada kesempatan itu, Said menyinggung sikap sejumlah lembaga keuangan internasional seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody’s, hingga FTSE yang dinilai masih “menahan diri” hingga Mei 2026.
Dia memandang kondisi tersebut sebagai alarm bagi Indonesia.

Dia bilang, Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan klaim fundamental ekonomi yang kuat atau proyeksi pertumbuhan di kisaran 5,4–5,6 persen untuk meyakinkan pasar.

“Investor tidak hanya melihat angka pertumbuhan. Yang mereka butuhkan adalah trust. Tanpa kepercayaan, angka-angka itu tidak akan cukup menenangkan pasar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said mendesak Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan langkah mitigasi konkret menghadapi potensi gejolak di kuartal pertama dan kedua tahun ini.

Secara khusus, Said menyinggung persoalan tata kelola di pasar modal, termasuk komitmen terkait free float 15 persen yang belum terealisasi serta praktik coordinated trading behavior atau yang dikenal sebagai ‘goreng saham’.

“Tanpa harus menunggu asing memberi label de-freeze atau rebalancing, kita sebenarnya bisa membenahi diri. Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust melalui tata kelola yang bersih dan transparan,” kata Said.

Said menekankan, Mei 2026 berpotensi menjadi momen krusial karena adanya sejumlah evaluasi dan sentimen dari lembaga pemeringkat global.

Oleh sebab itu, dia meminta Presiden memastikan independensi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap terjaga agar dapat menjalankan fungsi stabilisasi secara optimal.

“Kalau ini menjadi momentum penting bagi perekonomian kita, maka momentum tersebut harus dipimpin langsung oleh Presiden. Koordinasi lintas lembaga harus solid dan cepat,” pungkasnya.(faz/rid)