Pertimbangan Fraksi PKB Ajukan HMP Tak Ingin Energi Mubazir untuk Kasus Ijazah Gibran

Ia menegaskan, komitmen mewujudkan agenda tersebut jangan sampai terabaikan karena polemik yang tidak kunjung menemukan penyelesaian.

“Kita komitmen bersama untuk mewujudkan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo, bukan kemudian diabaikan dan hanya berkutat pada urusan ijazah yang tidak berkesudahan,” ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, PKB melalui 18 anggotanya turut mengajukan usulan HMP. Khozin menyebut langkah itu merupakan penggunaan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

HMP tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela dan/atau dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan Gibran sebagai wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A juncto Pasal 7B UUD 1945.

“Kami mewakili beberapa anggota DPR RI dari Fraksi PKB yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan Hak Menyatakan Pendapat,” jelas Khozin.