Pertimbangan Fraksi PKB Ajukan HMP Tak Ingin Energi Mubazir untuk Kasus Ijazah Gibran

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkap alasan 18 anggotanya ikut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden.

PKB menilai polemik dugaan persoalan ijazah dan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden perlu segera diselesaikan agar tidak terus menguras energi bangsa.

Muhammad Khozin Juru Bicara Fraksi PKB mengatakan polemik yang berkepanjangan tersebut telah menyita perhatian dan energi yang seharusnya dapat diarahkan untuk membahas persoalan yang lebih berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

“Kami melihat polemik ini harus segera disudahi. Energi kita terlalu mubazir, banyak dikuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak,” kata Khozin.

Menurut Khozin, pemerintah dan seluruh elemen bangsa perlu kembali memberikan perhatian terhadap agenda pembangunan nasional, terutama program Asta Cita yang telah dicanangkan Prabowo Subianto Presiden.

Ia menegaskan, komitmen mewujudkan agenda tersebut jangan sampai terabaikan karena polemik yang tidak kunjung menemukan penyelesaian.

“Kita komitmen bersama untuk mewujudkan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo, bukan kemudian diabaikan dan hanya berkutat pada urusan ijazah yang tidak berkesudahan,” ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, PKB melalui 18 anggotanya turut mengajukan usulan HMP. Khozin menyebut langkah itu merupakan penggunaan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

HMP tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela dan/atau dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan Gibran sebagai wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A juncto Pasal 7B UUD 1945.

“Kami mewakili beberapa anggota DPR RI dari Fraksi PKB yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan Hak Menyatakan Pendapat,” jelas Khozin.

Ia menambahkan, pengajuan HMP tersebut merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dapat bermuara pada proses pemakzulan atau impeachment apabila persyaratan dan tahapan yang diatur dalam konstitusi terpenuhi.

“Oleh karena itu, kami mewakili beberapa anggota berjumlah 18 mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat,” tegasnya.

Diketahui, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan HMP terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat antara pimpinan DPR dan 8 Fraksi.

Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI menyatakan jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai Hak Menyatakan Pendapat.(faz/ham)