Selasa, 10 November 2026

Puan Sentil Penyalahgunaan Kekuasaan di Balik Kasus Penyadapan Presiden: Aparat Jangan Jadi Alat Politik!

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Puan Maharani Ketua DPR RI saat memimpin rapat paripurna di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/11/2026). Foto: Faiz Fadjarudin suarasurabaya.net

Pernyataan ini menjadi perhatian lantaran kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar persoalan keamanan kepala negara. Kasus tersebut juga menguji integritas institusi penegak hukum, independensi aparat, serta komitmen negara dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Puan mengingatkan, aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan hukum dan profesionalitas, bukan berdasarkan kepentingan pihak tertentu.

“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujarnya.

Di sisi lain, Puan mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani dugaan penyadapan terhadap Presiden. Namun, apresiasi tersebut sekaligus disertai penekanan bahwa pengusutan perkara harus dilakukan secara transparan dan profesional.

“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” kata Puan.

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Pengerjaan Jalan, Lalu Lintas Menganti Macet

Surabaya
Selasa, 10 November 2026
35o
Kurs