Pernyataan ini menjadi perhatian lantaran kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar persoalan keamanan kepala negara. Kasus tersebut juga menguji integritas institusi penegak hukum, independensi aparat, serta komitmen negara dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Puan mengingatkan, aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan hukum dan profesionalitas, bukan berdasarkan kepentingan pihak tertentu.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujarnya.
Di sisi lain, Puan mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani dugaan penyadapan terhadap Presiden. Namun, apresiasi tersebut sekaligus disertai penekanan bahwa pengusutan perkara harus dilakukan secara transparan dan profesional.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” kata Puan.
NOW ON AIR SSFM 100

