Ia memastikan DPR akan mengawal proses pengungkapan kasus tersebut melalui fungsi pengawasan. Menurutnya, penanganan perkara harus mampu menjawab berbagai pertanyaan publik, sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.
“DPR RI akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional, untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden RI,” lanjutnya.
Puan menegaskan, kasus penyadapan Presiden menjadi salah satu agenda strategis yang akan mendapat perhatian DPR selama masa persidangan ini.
Ia menyebut fungsi pengawasan parlemen akan diarahkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” ungkapnya.(faz/ham)
NOW ON AIR SSFM 100

